Selasa, 23 Desember 2014

Ketum PBNU: Selamat Hari Natal bagi Umat Kristiani

Rabu, 24 Desember 2014 | 11:02 WIB

http://nasional.kompas.com/read/2014/12/24/11021081/Ketum.PBNU.Selamat.Hari.Natal.bagi.Umat.Kristiani?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

Kompas.com/SABRINA ASRIL Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj.

Terkait

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengatakan, tak ada larangan bagi masyarakat yang ingin memberikan ucapan selamat hari Natal bagi umat Kristiani. Said pun turut mengucapkan selamat hari Natal kepada umat Kristiani. Hal itu disampaikan Said, di Gedung PBNU, Jakarta, Rabu (24/12/2014).

"Saya, Said Aqil Siradj, mengucapkan selamat hari Natal kepada saudara kita umat Kristiani. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah Tuhan. Bangsa Indonesia semakin jaya dan sejahtera," kata Said Aqil.

Ia mengatakan, tak ada yang salah ketika umat Muslim mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani yang merayakannya. Said juga berharap perayaan Natal tahun ini memberikan berkah bagi bangsa Indonesia agar terus tenteram, tanpa konflik, dan masyarakat semakin sejahtera.

Masyarakat, kata Said, juga diharapkan bisa saling mendukung dan menjaga situasi kondusif pada perayaan Natal, Kamis (25/12/2014) besok. Menurut dia, keterbukaan masyarakat dalam mengelola perbedaan dapat mencerminkan Indonesia sebagai bangsa yang beradab.

"Kita harap agar masyarakat menghormati hari Natal. Kita tunjukkan Indonesia bangsa modern, beradab, tidak seperti di Timur Tengah yang jauh dari beradab," kata Said Aqil.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Natal dan Tahun Baru

Penulis	: Indra Akuntono
Editor	: Inggried Dwi Wedhaswary

Jumat, 17 Oktober 2014

Jokowi dan Arti "Revolusi Mental"

News / Nasional

Jokowi: Revolusi Mental Lahir dari Persoalan Bangsa

Sabtu, 10 Mei 2014 | 19:10 WIB

KOMPAS.com/Indra Akuntono Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo saat hadir dalam acara deklarasi Gerakan Masyarakat Jokowi for President, di Museum Joang, Jakarta, Kamis (8/5/2014) malam.

Terkait

MAKASSAR, KOMPAS.com - Konsep revolusi mental yang diungkapkan calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo, lahir dari persoalan bangsa Indonesia. Menurut Jokowi, sapaannya, karakter bangsa harus dibangun secara positif sebagai modal pembangunan Indonesia.
"Ini bukan tiba-tiba, ini memang lahir dari permasalahan terbesar bangsa kita, yakni masalah karakter bangsa," ujarnya kepada Kompas.com di Bandara Sultan Hasanudin, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (10/5/2014) sore.
Jokowi mengatakan, jika karakter bangsa telah tertanam kuat, maka negara dapat maju dengan pesat. Dia mencontohkan sejumlah negara yang melakukan penguatan karakter, misalnya Jepang dan Jerman. "Mereka memiliki mental yang positif. Oleh sebab itu, berulang-ulang saya menyebut itu," ujarnya.
Untuk mewujudkan hal itu, Jokowi menekankan pentingnya pendidikan untuk pembangunan karakter bangsa. Penanaman budi pekerti, kedisiplinan, dan sikap positif harus ditanamkan melalui kurikulum pendidikan.
"Sekian tahun itu dilupakan sehingga yang muncul apa, ya yang sekarang kita lihat. Revolusi mental tidak bisa ditawar," ujarnya.
Jokowi menyebutkan, opini tentang revolusi mental yang diterbitkan di harian Kompas hari ini merupakan buah pikirannya sendiri. Jokowi mengaku menuliskan sendiri poin-poin dan penjelasannya, kemudian dirembukkan dengan timnya, dan terakhir dituangkan ke dalam artikel tersebut.
Artikel sebanyak 28 paragraf itu dibagi dengan tiga subjudul, berisi ulasan soal revolusi mental. Intinya, Jokowi merefleksikan gejala yang ada di Indonesia, di satu sisi citra di mata dunia membaik, tetapi kesenjangan sosial tampak nyata di Indonesia. Revolusi mental harus menjadi gerakan nasional untuk membangun Indonesia.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Geliat Politik Pemilu 2014

Penulis	: Fabian Januarius Kuwado
Editor	: Laksono Hari Wiwoho

News / Nasional

http://nasional.kompas.com/read/2014/10/17/22373441/Jokowi.dan.Arti.Revolusi.Mental.?utm_campaign=related_left&utm_medium=bp&utm_source=news

Jokowi dan Arti "Revolusi Mental"

Jumat, 17 Oktober 2014 | 22:37 WIB

KOMPAS.com/INDRA KUNTONO Joko Widodo

Terkait

JAKARTA, KOMPAS.com — "Revolusi Mental" merupakan jargon yang diusung presiden terpilih Joko Widodo sejak masa kampanye Pemilu Presiden 2014. Namun, tak banyak penjelasan konkret muncul atas frasa itu.

Pertanyaan tentang revolusi mental pun mencuat dalam diskusi dengan tajuk jargon tersebut di Balai Kartini, Jumat (17/10/2014). Salah satu jawaban datang dari politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Panda Nababan.

Jawaban itu diawali dengan pengenalan organisasi Serikat Rakyat Miskin Kota (SRMK). Panda mempersilakan anggota organisasi itu berdiri. Lalu, dia berkata, "Mereka ini datang dari jauh. Dulu, Pak Jokowi ini seperti mereka."

Berikutnya, Panda mengatakan, "Tapi Pak Jokowi tidak mau menyerah. Dia bekerja, berusaha, hingga sampai seperti saat ini." Menurut Panda, perjalanan Jokowi dari yang semula seperti profil para anggota SMRK tersebut hingga menjadi presiden terpilih merupakan cuplikan dari konsep revolusi mental itu sendiri.

Jawaban Jokowi

Diskusi pada Jumat petang tersebut dipandu oleh presenter Najwa Shihab. Jokowi juga hadir di sana. Jawaban atas pertanyaan tentang revolusi mental pun datang dari Jokowi.

Jokowi memulai jawabannya dengan menyebutkan tentang sebuah keharusan. Menurut dia, revolusi mental berarti warga Indonesia harus mengenal karakter orisinal bangsa.

Indonesia, sebut Jokowi, merupakan bangsa yang berkarakter santun, berbudi pekerti, ramah, dan bergotong royong. Dia mengatakan, karakter tersebut merupakan modal yang seharusnya dapat membuat rakyat sejahtera.

"Tapi saya juga ndak tahu kenapa, sedikit demi sedikit (karakter) itu berubah dan kita ndak sadar. Yang lebih parah lagi ndak ada yang nge-rem. Yang seperti itulah yang merusak mental," ujar Jokowi.

Perubahan karakter bangsa tersebut, kata Jokowi, merupakan akar dari munculnya korupsi, kolusi, nepotisme, etos kerja tidak baik, bobroknya birokrasi, hingga ketidaksiplinan. Kondisi itu dibiarkan selama bertahun-tahun dan pada akhirnya hadir di setiap sendi bangsa.

"Oleh sebab itu, saya menawarkan ada sebuah revolusi mental," ujar Jokowi.

Pendidikan dan penegakan hukum

Terminologi "revolusi", kata Jokowi, tidak selalu berarti perang melawan penjajah. Menurut dia, kata revolusi merupakan refleksi tajam bahwa karakter bangsa harus dikembalikan pada aslinya.

"Kalau ada kerusakan di nilai kedisiplinan, ya mesti ada serangan nilai-nilai ke arah itu. Bisa mengubah pola pikir, mindset. Titik itulah yang kita serang," ujar Jokowi.

Satu-satunya jalan untuk revolusi sebagaimana yang dia maksudkan itu, kata Jokowi, adalah lewat pendidikan yang berkualitas dan merata, serta penegakan hukum yang tanpa pandang bulu.

"Kita harus mengembalikan karakter warga negara ke apa yang menjadi keaslian kita, orisinalitas kita, identitas kita," tegas Jokowi. Dia berkeyakinan, dengan komitmen pemerintah yang kuat disertai kesadaran seluruh warga negara, Indonesia dapat berubah ke arah yang lebih baik.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

H-3 Pelantikan Jokowi-JK

Penulis	: Fabian Januarius Kuwado
Editor	: Palupi Annisa Auliani

Usai Ketemu Jokowi, Prabowo Tulis Pesan di FB

News / Nasional

http://nasional.kompas.com/read/2014/10/17/23505431/Usai.Ketemu.Jokowi.Prabowo.Tulis.Pesan.Panjang.di.Facebook

Usai Ketemu Jokowi, Prabowo Tulis Pesan Panjang di Facebook

Jumat, 17 Oktober 2014 | 23:50 WIB

TRIBUNNEWS / DANY PERMANA Presiden Republik Indonesia terpilih Joko Widodo mengunjungi Ketua Umum Partai Gerindra yang juga mantan pesaingnya dalam Pilpres lalu, Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2014). Dalam pertemuan tersebut Jokowi bersilaturahmi dan mengundang Prabowo untuk menghadiri pelantikan Presiden Seni 20 Oktober mendatang.

Terkait

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua kandidat dalam Pemilu Presiden 2014, Prabowo Subianto dan Joko Widodo, bertemu sudah pada Jumat (17/10/2014) pagi. Beragam makna bermunculan dari pertemuan dan pemunculan bersama mereka.

Selepas pertemuan itu, Prabowo pun menulis pesan panjang untuk para pendukungnya, lewat jejaring dunia maya Facebook. Di dalamnya, Prabowo menegaskan pentingnya persatuan nasional, apa pun yang masih tertinggal dari Pemilu Presiden 2014.

Dalam tulisan panjang tersebut, tersemat pula poin pembicaraan Prabowo dengan Jokowi. Berikut ini pesan lengkap Prabowo tersebut dengan perbaikan minor redaksional:

Sahabatku sekalian,

Saya tahu banyak di antara kalian yang merasa masih tidak menerima, masih terluka, karena kita telah dikhianati oleh sistem yang tidak baik. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa kita harus menimbulkan perpecahan di bangsa kita.

Seperti sahabat ketahui, dalam berpolitik saya selalu mengutamakan keutuhan bangsa dan kejayaan Republik Indonesia. Saya paham bahwa ada negara-negara tertentu yang selalu ingin Indonesia pecah. Ada yang ingin rakyat Indonesia tetap tergantung sama mereka. Karena itulah saya ingin menjaga persatuan nasional.

Setelah saya renungkan mendalam, saya melihat di pihak PDI-P dan koalisi mereka masih banyak patriot-patriot, anak-anak Indonesia yang juga cinta bangsa dan negara dan rakyat. Karena itulah saya memilih untuk terus berjuang untuk nilai-nilai yang kita pegang teguh yaitu Pancasila, UUD 1945 yang utuh dan asli, NKRI dari Sabang sampai Merauke yang kuat, yang adil, yang sejahtera, yang berdiri di atas kaki kita sendiri dan yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Saya akan terus perjuangkan nilai-nilai itu, tetapi dalam kerangka senantiasa menjaga jangan sampai terjadi perpecahan di antara sesama bangsa Indonesia. Kita harus ingat bahwa pihak yang berseberangan dengan kita dalam sebuah pertarungan politik tidak serta merta dan tidak otomatis harus menjadi musuh kita.

Dari sejak awal saya katakan bahwa pesaing kita adalah saudara kita juga. Memang ada pihak-pihak yang penuh kebencian, prasangka buruk, keserakahan, kedengkian dan jiwa yang curang. Tapi ingat dari awal saya menganjurkan kepada lingkungan saya, pendukung saya, sahabat-sahabat saya, apa yang saya tuntut dari diri saya sendiri yaitu berjiwalah sebagai seorang kesatria, sebagai seorang pendekar. Kalau ada pihak yang menebarkan kebencian, fitnah, kepada kita bukan berarti kita harus balas dengan sikap yang sama. Janganlah fitnah kita balas fitnah, janganlah kebencian kita balas kebencian. Janganlah kita bertindak sebagai individu yang berjiwa Kurawa.

Itulah sikap saya, dan karena itulah saya memilih jalan yang saya tempuh sekarang. Bukan berarti kita merendahkan nilai-nilai kita atau perjuangan kita. Semakin kita merasa benar, semakin pula kita harus rela menghormati orang lain, pihak lain. Kalau orang lain menghormati kita, kita menghormati orang tersebut. Bahkan kalaupun mereka tidak hormat pada kita, tidak ada salahnya kita menghormati terus.

Saya mohon semua pendukung-pendukung saya untuk memahami hal ini. Saya mengerti sebagian dari saudara-saudara belum bisa menerima sikap saya. Tetapi percayalah, seorang pendekar, seorang kesatria harus tegar, harus selalu memilih jalan yang baik, jalan yang benar. Menghindari kekerasan sedapat mungkin. Menjauhi permusuhan dan kebencian.

Sahabat, kita bukan pihak penakut. Sejak dari masa muda, saya pernah hidup sebagai seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia. Berkali-kali saya terlibat dalam operasi-operasi militer, dalam kontak-kontak tembak dengan musuh negara. Saya paham apa artinya kekerasan. Karena itulah saya sadar bahwa seorang pemimpin sejati, pemimpin yang bertanggung jawab selalu harus memilih jalan yang sejuk. Apalagi kalau ini adalah untuk menjaga kepentingan, keutuhan bangsa yang kita cintai.

Sahabat, kita harus tetap militan, kita harus tetap patriotik. Kita harus menyiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Kalau kita hormat bukan berarti kita menyerah. Kalau kita sopan bukan berarti kita meninggalkan perjuangan kita. Tapi kita harus selalu berusaha mencari jalan yang damai, jalan yang baik. Kita harus selalu mengutamakan persaudaraan dan persahabatan.

Kalau semua usaha kita, pada saatnya nanti tetap tidak membuahkan sebuah hasil yang sesuai dengan kepercayaan dan cita-cita kita, dan keyakinan kita akan kepentingan bangsa dan rakyat, kalau bangsa Indonesia terancam, kalau kekayaan bangsa terus dirampok oleh bangsa lain, kalau kita sudah sekuat tenaga menciptakan kesadaran nasional, sebagai patriot dan pendekar bangsa kita harus tidak ragu-ragu mengambil tindakan yang dituntut oleh keadaan.

Saya sekali lagi menganjurkan kepada sahabat saya dan pendukung saya, marilah kita terus tegar. Marilah kita memperkuat diri, marilah kita menambah barisan kita. Yakinkan lingkungan kita semuanya, bangkitkan kesadaran nasional kita. Dulu saat Bung Karno bersama para pendiri bangsa memperjuangkan kemerdekaan, mereka pun berpuluh tahun harus membangun kesadaran nasional. Sekarang pun kita harus membangun kesadaran nasional, bahwa kita saat ini sedang diancam oleh bangsa-bangsa asing yang selalu ingin Indonesia pecah, Indonesia lemah dan selalu tergantung.

Dalam pertemuan saya dengan saudara Joko Widodo tadi saya sampaikan, bahwa saya merasakan di dalam hati sanubari Joko Widodo yang paling dalam beliau adalah seorang patriot. Beliau ingin yang terbaik untuk Indonesia. Oleh karena itu saya memilih untuk membangun silaturahmi dengan beliau, sesuai dengan ajaran-ajaran budaya nenek moyang kita.

Apalagi agama Islam yang saya anut, mengajarkan saya bahwa menjalin dan memelihara silaturahmi, persahabatan dan persaudaraan jauh lebih mulia dan bermanfaat daripada meneruskan prasangka buruk, rasa curiga, apalagi terjerat dalam kebencian dan permusuhan. Ibarat api tidak bisa dipadamkan dengan api, maka kebencian dan fitnah mari kita balas dengan berbudi luhur, berjiwa ksatria. Semakin difitnah, semakin difitnah, semakin dihina, kita akan semakin tegar.

Saya minta sahabat sekalian janganlah ragu kepada pilihan-pilihan saya. Janganlah mendorong saya untuk mengambil sikap yang tidak sesuai dengan jiwa saya sebagai kesatria. Janganlah mengira saya akan surut dalam perjuangan saya.

Saya juga telah sampaikan kepada saudara Joko Widodo bahwa perjuangan saya adalah membela UUD 1945 yang lahir 18 Agustus 1945, membela keutuhan NKRI, membangun suatu bangsa ber-Bhinneka Tunggal Ika yang aman, damai, kuat, adil, makmur dan sejahtera. Beliau pun menyatakan bahwa itu juga pegangan beliau. Saya juga katakan, kalau nanti dalam perjalanan Pemerintahan beliau ada kebijakan-kebijakan yang kurang menguntungkan rakyat, apalagi melanggar Pancasila dan UUD 1945 maka kami tidak akan ragu-ragu menyampaikan kritik kepada Pemerintah. Beliau menyambut ini dengan baik, dan beliau juga menyampaikan sewaktu-waktu akan mengundang saya untuk meminta pendapat dan masukan dari saya.

Terima kasih, saudara-saudara. Sahabatku dimanapun berada.

Wassalamualaikum.

Salam Indonesia Raya,

Prabowo Subianto, 17-10-2014

Pertemuan antara Prabowo dan Jokowi berlangsung di salah satu rumah milik Prabowo, di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Sempat diragukan banyak kalangan bisa terwujud, pertemuan ini hanya "dirancang" tak lebih dari 12 jam. (Baca: Pesan Tak Sampai di Balik Pertemuan Prabowo dan Jokowi...)

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

H-3 Pelantikan Jokowi-JK

Editor

: Palupi Annisa Auliani

Jumat, 10 Oktober 2014

Solusi untuk Jokowi-JK

News / Nasional

http://nasional.kompas.com/read/2014/10/07/14000091/Solusi.untuk.Jokowi-JK?utm_source=regional&utm_medium=cpc&utm_campaign=artbox

Solusi untuk Jokowi-JK

Selasa, 7 Oktober 2014 | 14:00 WIB

KOMPAS.com/ SABRINA ASRIL Presiden terpilih, Joko Widodo bersama wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla dan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarno Putri.

Terkait

Pengantar Redaksi
Menandai peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 2014, Desk Opini "Kompas" bekerja sama dengan Lingkar Muda Indonesia (LMI) pada Kamis, 28 Agustus 2014, menyelenggarakan Diskusi Panel Seri Kedua 2014 di Bentara Budaya Jakarta. Dengan tema ”Memerdekakan Indonesia dari Pinggiran”, diskusi mengetengahkan pembicara Karlina Supelli (STF Driyarkara), Riza Damanik (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia), Yando Zakaria (mantan tenaga ahli Panitia Khusus dan Panitia Kerja RUU Desa DPR), dan Abdee Negara (Slank). Hasil diskusi dirangkum oleh Tamrin Amal Tomagola dan Sri Palupi dari LMI serta wartawan "Kompas", Salomo Simanungkalit, yang diturunkan pada halaman 6 dan 7 "Kompas" hari ini.
KOMPAS.com - Visi-misi pasangan presidensial terpilih Jokowi-JK dalam Butir 3 dari Sembilan Agenda Pokok, Sembako, dan Nawacita menegaskan tekad mereka "membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan".
Tekad ini mungkin akan sungguh-sungguh diwujudkan melalui rencana Jokowi membangun kantor kepresidenan di Papua, tempat setiap enam bulan dia akan berkantor. Terbaca isyarat, Jokowi akan mengoreksi ketimpangan parah yang berlangsung lama antara Indonesia timur dan Indonesia bagian barat. Ketimpangan erat berhubungan dengan belum maksimal pemanfaatan kekayaan laut kita untuk kemakmuran rakyat.
Riza Damanik mengusulkan empat solusi yang diprioritaskan Jokowi-JK lima tahun ke depan. Pertama, menggeser 1.000 armada kapal besar (lebih dari 30 GT) ke perairan ZEEI: selain memaksimalkan peningkatan ekonomi nelayan kecil sekaligus mempersempit ruang gerak kapal asing pencuri ikan, juga mendukung restorasi ekosistem pesisir. Kedua, memudahkan akses informasi dan teknologi ke perkampungan nelayan demi memudahkan nelayan kecil memperoleh informasi cuaca, lokasi penangkapan ikan, posisi nelayan di laut, serta harga 18 ikan konsumsi. Jadi, nelayan kecil dapat dibebaskan dari eksploitasi rantai dagang perikanan.
Ketiga, memperkuat kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan: dalam postur yang baru diharapkan mampu mengembalikan dan melindungi hak masyarakat rentan; mengoptimalkan kekayaan sumber daya laut untuk kesejahteraan rakyat; dan memperkuat adab kelautan kita.
Keempat, pemerintahan Jokowi-JK juga seyogianya memfasilitasi dan menumbuhkembangkan organisasi nelayan yang mandiri dan kuat. Lewat partisipasi organisasi nelayan, peran pemerintah di kampung nelayan akan lebih dekat dan tepat dengan kebutuhan nelayan.
Dalam upaya pemerdekaan desa, komunitas adat dan para petani di perdesaan Indonesia pinggiran, Yando Zakaria menekankan pentingnya keseriusan pemerintahan Jokowi-JK segera menuntaskan penyelesaian sejumlah peraturan pemerintah yang diperlukan untuk mendaratkan UU Desa Tahun 2013. Perlu diupayakan agar UU yang sudah cukup progresif berpihak kepada rakyat pinggiran tak sampai dipasung dan dibajak, baik hak kewenangan otonominya maupun pendanaannya oleh berbagai lembaga birokrasi supra-desa.
Karlina Supelli menyarankan pembangunan dari pinggiran dalam tiga hal: ekonomi, pendidikan, dan hak-hak asasi manusia. Konsepsi ekonomi tak lagi bisa dipahami sebagai urusan bekerjanya mekanisme pasar. Pembangunan dari pinggiran menuntut konsepsi ekonomi dan kinerja ekonomi lebih substantif-material, yaitu penataan penyediaan mata pencarian rakyat ketika sistem pasar hanyalah salah satu instrumen. Misalnya, bagaimana potensi masyarakat setempat (kerajinan rakyat, kemampuan petani menangkar benih, pendirian perkebunan rakyat, kios-kios rakyat) dihidupkan dan tak boleh dicaplok perusahaan besar. Ini tidak saja menuntut pembangunan besar-besaran infrastruktur di daerah, tetapi juga mensyaratkan fakultas ekonomi di perguruan tinggi memulai kajian kritis tentang ekonomi sebagai mata pencarian rakyat, bukan semata-mata ekonomi yang bertopang kepada kinerja pasar serta terintegrasi ke dalam sistem pasar bebas.
Membangun dari pinggiran dalam bidang pendidikan adalah bagaimana membuat pendidikan tersedia, terjangkau (tanpa diskriminasi), dan berterima (mutu). Tanggung jawab menyediakan pendidikan yang memenuhi hak asasi dan hak atas rasa aman haruslah pokok sentral dalam pemahaman human security.
Khusus tentang mutu, pendidikan seyogianya tak lagi mendikotomikan intelektualitas dengan moralitas sehingga peningkatan pengajaran budi pekerti dan pembangunan karakter tidak perlu mengorbankan pengajaran ilmu. Namun, bagaimana pendidikan dipahami sebagai pembentukan orang per orang secara utuh di dalam komunitas konkret melalui kurikulum yang memadukan aspek intelektual, emosional, spiritual, dan fisik.
Pelanggaran HAM
Terkait hak asasi manusia, membangun dari pinggiran adalah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dengan memberi keadilan bagi korban dan keluarga korban. Membangun dari pinggiran selayaknya membuat tiada lagi keluarga korban yang melakukan aksi Kamis Diam di depan Istana. Bukan karena mereka letih atau bosan, melainkan karena pemerintah baru berkemauan politik dan menyiapkan seluruh sistem pendukung yang dibutuhkan untuk menghapus impunitas dari bumi Indonesia tanpa ragu. Pemerintah baru tak lagi memakai alasan keamanan negara dan stabilitas politik sebagai kedok.
Akhirnya Abdee Negara Slank mengharapkan agar pemerintahan Jokowi-JK memfasilitasi dan memberi kesempatan kepada generasi muda umumnya, khususnya mereka di Indonesia pinggiran, berkiprah dalam industri kreatif. Langkah konkret yang diusulkan: membangun sentra khusus industri kreatif di sejumlah kota menengah tempat hampir dua per tiga generasi muda dari daerah perdesaan sekitarnya berkiprah membangun masa depan mereka.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Menuju Pemerintahan Baru

Editor	: Laksono Hari Wiwoho
Sumber	: KOMPAS CETAK

Jumat, 13 Juni 2014

Sosok Letjen Prabowo di Mata Habibie

Buku Detik-detik yang Menentukan

Sosok Letjen Prabowo di Mata Habibie

Sumber:
http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/06/13/134711/2607344/1562/1/sosok-letjen-prabowo-di-mata-habibie
Jakarta - BJ Habibie mencopot Letjen Prabowo Subianto dari posisi Pangkostrad pada Mei 1998 karena menggerakkan pasukan Kostrad tanpa koordinasi dengan Pangab. Sebenarnya seperti apa sosok Prabowo di mata Habibie?

Saat memutuskan akan mencopot Prabowo dan Pangkostrad, di benak Presiden Habibie muncul banyak pertanyaan. Habibie heran mengapa Prabowo tanpa sepengetahuan Pangab telah membuat kebijakan menggerakkan pasukan Kostrad. Padahal sebagai seorang militer profesional, Pangkostrad harus memahami saptamarga dan sumpah prajurit.

Habibie bertanya-tanya kenapa Prabowo mengambil langkah itu. Habibie tak tahu alasan dan tujuan Prabowo melakukan itu. Ia mencoba menerka apa alasan dan tujuan Prabowo melakukan hal itu, sebelum menemui Prabowo yang meminta waktu menghadap di last minute sebelum pergantian Pangkostrad itu.

Dalam buku 'Detik-detik Yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi' karya BJ Habibie, seperti dikutip detikcom, Jumat (13/6/2014), Habibie memaparkan penilainnya terhadap sosok Prabowo, sampai pada kesimpulan penyebab Prabowo melakukan tindakan tanpa koordinasi tersebut.

"Prabowo lahir dan dibesarkan di lingkungan yang sangat intelektual dan rasional. Disiplin intelektual memungkinkan untuk menganalisis, mempertanyakan, memperdebatkan tiap jejak seorang diri atau dengan lingkungannya, termasuk dengan atasannya. Berbeda halnya dengan disiplin militer. Setiap langkah harus dilaksanakan sesuai perintah atasan walaupun bertentangan dengan pendapat pribadi pelaksana perintah tersebut," kata Habibie dalam bukunya.

Di mata Habibie, pembawaan Prabowo Subianto masih bernapaskan disiplin intelektual yang dalam melaksanakan tugasnya tidak selalu menguntungkan. Sebagai seorang militer profesional, ia harus tunduk pada disiplin militer.

"Karena Prabowo adalah menantu Presiden Soeharto di mana budaya feodal masih subur, maka dalam gerakan dan tindakannya sering terjadi konflik antara disiplin militer dan disiplin sipil. Apa pun yang dilakukan akan ditolerir dan tidak pernah mendapatkan teguran dari atasannya," kata Habibie mengungkap eksklusivitas yang melekat pada sosok Prabowo.

Jakarta - Kebiasaan pemberian eksklusivitas kepada Prabowo, menurut Habibie, mungkin salah satu penyebab gerakan pasukan Kostrad tanpa tanpa konsultasi, koordinasi, dan sepengetahuan Pangab terjadi. Menurut Habibie, kebiasaan tersebut mungkin terjadi bukan karena kehendak Presiden Soeharto. Tetapi lingkungan feodal lah yang memperlakukannya demikian.

"Walaupun saya sangat akrab dan dekat dengan Prabowo, ia menganggap saya sebagai salah satu idolanya, kebiasaan tersebut tidak boleh saya tolerir dan biarkan ini satu pelajaran bagi semu bahwa dalam melaksanakan tugas, pemberian eksklusivitas kepada siapa saja, termasuk kepada keluarga dan teman, tidak dapat dibenarkan," katanya.

Namun bagi Habibie, Prabowo Subianto adalah putra tertua dari keluarga yang sangat terhormat, sangat intelektual, dan sangat kritis. Bahkan ayah kandungnya adalah salah satu idola saya sejak masih SMA. Dedikasi Prabowo begitu pula orang tua dan saudara-saudaranya terhadap bangsa dan negara, tidak perlu diragukan.

"Saya percaya bahwa iktikad dan niat Prabowo untuk melindungi saya adalah tulus, jujur, dan tepat," terang Habibie.

Masalahnya iktikad dan niat yang baik dan tepat itu dilaksakannya tanpa sepengetahuan dan koordinasi Pangab. Kesimpulan itu diambil Habibie ketika mendapat laporan dari Pangab mengenai gerakan pasukan Kostrad.

"Dari laporan tersebut secara implisit dinyatakan bahwa tindakan Pangkostrad tidak sepengetahuan dan dikoordinasikan dengan Pangab. Ini tidak dapat saya tolerir karena memengaruhi para komandan lainnya untuk bertindak sendiri-sendiri dengan alasan apa pun tanpa koordinasi. Sikap demikian dapat mengakibatkan kekacauan bahkan perang saudara yang memungkinkan proses Balkanisasi Republik Indonesia," tegasnya.

Kamis, 12 Juni 2014

Alasan Habibie Copot Prabowo dari Pangkostrad

Buku Detik-detik yang Menentukan

Alasan Habibie Copot Prabowo dari Pangkostrad

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Sumber:

http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/06/12/135948/2606309/1562/alasan-habibie-copot-prabowo-dari-pangkostrad

Jakarta - Beredarnya surat rekomendasi pemecatan Prabowo yang dikeluarkan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) memanaskan peta politik jelang pilpres. Sebelum diberhentikan dari TNI, Prabowo terlebih dahulu dicopot dari posisi Pangkostrad oleh Presiden BJ Habibie.

Buku 'Detik-detik Yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi' karya BJ Habibie mencatat sejarah penting di era transisi pemerintahan menuju reformasi itu.

Dikutip detikcom dari buku tersebut, Kamis (12/6/2014), pada 21 Mei 1998 secara resmi Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan. Wakil Presiden BJ Habibie pun memegang kendali pemerintahan.

Pada tanggal 22 Mei 1998 tepatnya pukul 06.10 WIB BJ Habibie menelepon Jenderal TNI Wiranto dan menunjuknya sebagai Menhankam/Panglima ABRI dalam kabinet yang baru saja dibentuk. Tak sampai 3 jam kemudian Wiranto melaporkan hal penting ke Habibie.

"Hanya sekitar tiga jam kemudian, saya menerima laporan mengenai gerakan pasukan Kostrad. Oleh karena itu kepada Pangab saya beri perintah untuk segera mengganti Pangkostrad, dan kepada Pangkostrad baru diperintahkan untuk mengembalikan pasukan Kostrad ke basis masing-masing pada hari ini juga sebelum matahari terbenam," kata Habibie dalam buku tersebut.

Panglima Divisi Siliwangi Mayjen Djamari Chaniago ditunjuk sebagai Pangkostrad dan baru dilantik 23 Mei 1998 keesokan harinya. Sementara itu Asisten Operasi Pangab Letjen Johny Lumintang menjadi Pangkostrad sementara dengan tugas segera mengembalikan semua pasukan ke basis masing-masing sebelum matahari terbenam.

Habibie menegaskan kebijakan ini berlaku pula bagi tiap gerakan pasukan tanpa sepengetahuan dan koordinasi Pangab. "Komandan yang bertanggungjawab akan segera saya ganti," kata Habibie.

"Mengapa Prabowo tanpa sepengetahuan Pangab telah membuat kebijakan menggerakkan pasukan Kostrad? Sebagai seorang militar profesional, Pangkostrad sudah harus memahami Sapta Marga dan sumpah prajurit. Dengan mengambil kebijakan tanpa koordinasi dan tanpa sepengetahuan Pangab, Pangkostrad telah melanggar sumpah prajurit. Mengapa? Mau ke mana?" tanya Habibie kala itu.

Tak lama setelah itu Prabowo meminta waktu izin menghadap presiden. Habibie pun menerima. Apa yang dibicarakan Habibie dan Prabowo? Ikuti ulasan selanjutnya.

Rabu, 11 Juni 2014

Dua jenderal anggota DKP bicara dokumen pemberhentian Prabowo

MERDEKA.COM. Surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) berisi rekomendasi pemberhentian Prabowo Subianto dari ABRI beredar luas di masyarakat. Para perwira tinggi yang kala itu ikut menyidangkan angkat bicara.

Surat ditetapkan 21 Agustus 1998 oleh DKP yang diketuai Jenderal Subagyo HS, Wakil Ketua Jenderal Fachrul Razi, Sekretaris Letjen Djamari Chaniago. Kemudian sebagai anggota Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, Letjen Yusuf Kartanegara, Letjen Agum Gumelar dan Letjen Ari J Kumaat.

Agum mengungkapkan, kala itu Pusat Polisi Militer (Puspom) merekomendasikan kepada Pangab agar Letjen Prabowo dibawa ke Mahkamah Militer. Namun itu urung dilakukan karena Prabowo adalah menantu Presiden Soeharto.

"Jadi diperhalus lah, selesaikan lewat DKP saja. Dibentuklah langsung Dewan Kehormatan Perwira oleh Pangab," kata Agum dalam wawancara dengan Metro TV, Selasa (10/6).

Setelah bersidang dengan mendengarkan keterangan saksi akhirnya Prabowo direkomendasikan dipecat. Sejumlah kesalahan Prabowo seperti ke luar negeri tanpa izin dan menggerakan pasukan tanpa sepengetahuan atasan juga dibeberkan.

"Akhirnya setelah memeriksa kasus ini, DKP merekomendasikan agar supaya dia dipecat. Tetapi sekali lagi karena pada saat itu statusnya mantunya Pak Harto diperlunak lah, diperhalus," ujarnya.

Fachrul Razi menambahkan jika dilihat dari aspek kehormatan perwira Prabowo memiliki banyak kesalahan. "Melakukan penculikan, meskipun awalnya tidak mengakui tapi belakangan diakui, dan itu kan sangat luar biasa," kata mantan Wakil Panglima ABRI itu.

"Dia (Prabowo) menggunakan satuan Kopassus, padahal Kopassus ini kan satuan elite, yang dilatih dan sangat disegani oleh dunia. Kenapa digunakan untuk penculikan dengan pertimbangan yang tidak logis," tambahnya.

Dua jenderal anggota DKP bicara dokumen pemberhentian Prabowo

Sumber:

https://id.berita.yahoo.com/dua-jenderal-anggota-dkp-bicara-dokumen-pemberhentian-prabowo-040445331.html

Dalam beberapa kasus lain, kata Fachrul, Prabowo sering tidak ada bepergian ke luar negeri. "Ini sangat-sangat tidak disiplin dan membahayakan. Apalagi terakhir pada saat dia melakukan penculikan itu," tuturnya.

Meski seabrek bukti ditemukan soal kelakuan Prabowo, DKP tetap tidak menggunakan kata pemecatan. "Dari hasil itu saja kami anggap dia sudah sangat pantas untuk dipecat. Tapi kami sepakat untuk tidak menggunakan kata pemecatan," tandasnya.

Anggota Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Letjen (Purnawirawan) Suryo Prabowo mempertanyakan tanggung jawab atasan Prabowo dalam kasus penculikan yang dilakukan oleh Kopassus pada tahun 1998. Dia juga heran para anggota DKP terus melancarkan fitnah.

"Mengapa para mantan anggota DKP (kecuali SBY) kok masih saja memfitnah Prabowo," kata Suryo.

Menurut Suryo, Prabowo sudah bersikap ksatria dengan bertanggung jawab pada sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) atas kesalahan yang dilakukan anak buahnya.

"Prabowo sempat menyampaikan adagium yang menyatakan bahwa 'tidak ada prajurit yang salah, yang salah adalah komandannya'. Seharusnya komandan atau atasan Prabowo juga ikut bertanggungjawab. Ini kok malah melarikan diri dari tanggung jawab," tegas dia.

Sumber: Merdeka.com

Timses Prabowo: Wiranto dkk kabur dalam kasus penculikan aktivis

Sumber:
https://id.berita.yahoo.com/timses-prabowo-wiranto-dkk-kabur-dalam-kasus-penculikan-190900390.html

MERDEKA.COM. Mantan Wakasad Letjen TNI Purnawirawan Suryo Prabowo mempertanyakan tanggung jawab atasan Prabowo dalam kasus penculikan yang dilakukan oleh Kopassus pada tahun 1998.

"Mengapa Jenderal Feisal Tanjung, Jenderal Wiranto, Jenderal Subagyo HS dan Jenderal Fachrul Razi yang merupakan atasan Langsung Letjen Prabowo kok seluruhnya melarikan diri dari tanggung jawab?" Kata anggota tim pemenangan Prabowo-Hatta ini dalam siara pers yang diterima merdeka.com, Selasa (10/6).

Menurut Suryo, Prabowo sudah bersikap ksatria dengan bertanggung jawab pada sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) atas kesalahan yang dilakukan anak buahnya.

"Prabowo sempat menyampaikan adagium yang menyatakan bahwa 'tidak ada prajurit yang salah, yang salah adalah komandannya'. Seharusnya komandan atau atasan Prabowo juga ikut bertanggungjawab. Ini kok malah melarikan diri dari tanggung jawab," tegas dia.

"Bahkan dengan keji dalam DKP mereka menyampaikan 11 tuduhan, di antaranya adalah Prabowo telah menyalahgunakan wewenang dan pelanggaran prosedur, seperti pengabaian sistem operasi, dan disiplin hukum di lingkungan ABRI. Kemudian lebih dari itu sekarang ini mereka menyebarkan fitnah, bahwa Prabowo dipecat karena telah melakukan pelanggaran HAM berat terkait dengan tuduhan sebagai dalang peristiwa kerusuhan Mei 1998. Apa-apaan Jenderal seperti ini? Ini kan contoh tidak baik buat junior mereka di TNI karena mengajarkan untuk jadi pengecut dan penakut," bebernya.

Dalam pandangan Suryo, sosok Prabowo merupakan tentara yang langka di TNI. Prabowo, katanya, seorang purnawirawan yang berintegritas dan masih tetap memegang teguh Sapta Marga yang di antaranya adalah memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.

Suryo menambahkan, Prabowo juga sama sekali tidak pernah mengingkari Sumpah Prajurit, yang di antaranya adalah taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan dan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya. Sebagai purnawirawan jenderal bintang tiga, Suryo merasakan tekanan psikis yang dahsyat terhadap Prabowo oleh para seniornya.

"Pada malam debat capres itu saya sangat sedih dan malu melihat para purnawirawan yang hadir dalam acara debat itu, yang tanpa malu menunjukkan kesombongannya dengan menggunakan pet bintang 4 untuk mengintimidasi Prabowo secara psikis. Saya akui bahwa mereka berhasil membuat Prabowo geram, sehingga terlihat konsentrasi Prabowo sempat terganggu saat berdebat, karena dia berupaya menahan emosinya yang dipermainkan secara visual oleh para seniornya," ungkapnya.

"Kebenaran boleh saja kalah jenderal, tetapi kebenaran tidak pernah salah," tutu Suryo.

Sumber: Merdeka.com