POLITIK

Sabtu, 31 Mei 2014

Jokowi Merasa Seperti Dahlan Iskan

News / Nasional

Jokowi Merasa Seperti Dahlan Iskan

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2014/05/31/1556038/Jokowi.Merasa.Seperti.Dahlan.Iskan

Sabtu, 31 Mei 2014 | 15:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sangat menghargai dukungan yang diberikan Dahlan Iskan dan seluruh relawannya untuk menghadapi pemilu presiden 9 Juli mendatang. Jokowi merasa dirinya sama seperti figur Dahlan.
Jokowi menjelaskan, dalam penilaiannya, Dahlan merupakan figur yang selalu optimistis dan siap bekerja keras menggapai apa yang diinginkan. Selain itu, Jokowi juga mengenal Dahlan sebagai figur yang selalu berpikir positif dan menjalani semuanya dengan ikhlas.
"Pak Dahlan enggak pernah berpikir negatif, menjalani hidup dengan keikhlasan, dan enggak pernah saya lihat Pak Dahlan memberi statement negatif ke orang lain," kata Jokowi, saat menerima dukungan dari Dahlan di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/5/2014).
Deklarasi itu dihadiri para tokoh parpol pendukung Jokowi-JK maupun dari parpol lain. Hadir pula ribuan relawan yang awalnya mendukung Dahlan sebagai capres.
Selanjutnya, kata Jokowi, Menteri Negara BUMN itu juga ia kenal sebagai figur yang pantang menyerah ketika memulai kariernya dari nol. Atas dasar itu, Jokowi merasa wajib memberikan acungan jempol dan mengangkat topi untuk Dahlan.
"Saya ini sama dengan Pak Dahlan. Hampir 100 persen yang dikerjakan Dahlan Iskan itu juga saya kerjakan, optimistis, berpikir positif, dan pantang menyerah," pungkas Jokowi.
Dahlan secara resmi memberikan dukungannya untuk Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Dahlan mengajak ribuan pendukungnya untuk membantu memenangkan pasangan Jokowi-JK. Sebagai pemenang Konvensi Demokrat, Dahlan tidak bisa diusung oleh Demokrat lantaran elite Demokrat gagal membentuk poros baru.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Pilpres 2014

Penulis	: Indra Akuntono
Editor	: Sandro Gatra

Jumat, 30 Mei 2014

Janji Prabowo Rp 1 Miliar per Desa Sudah Ada di Undang-undang?

Sumber:
http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/05/30/162254/2595647/1562/1/janji-prabowo-rp-1-miliar-per-desa-sudah-ada-di-undang-undang
Jakarta - Calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berulang kali berjanji akan mengalokasikan dana sebesar Rp 1 miliar jika dia terpilih. Bahkan janji tersebut juga dituangkan dalam visi misi pasangan yang diusung oleh koalisi Partai Gerindra, PPP, PAN, PKS, Partai Golkar dan PBB.

Mereka berjanji akan menyiapkan dana sebesar Rp 385 triliun untuk 75.244 desa dan kelurahan. "Kepada perangkat desa, saya termasuk yang pertama kali tanda tangan. Kami akan alokasikan Rp 1 miliar untuk desa atau kecamatan. Dua per tiga uang di Indonesia beredar di Jakarta, kami akan mengirim uang ke desa-desa. Itu komitmen kami," kata Prabowo di Rumah Polonia, Jl. Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Senin (26/5/2014) lalu.

Hari ini Jumat (30/5/2014) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyindir capres yang obral janji akan mengucurkan dana Rp 1 miliar per desa setiap tahunnya. "Obral janji menarik, tapi bisa jadi masalah bahkan petaka bagi jalannya republik dan bangsa ke depan. Dalam konteks itulah, dalam tanggung jawab moral dan politik. Mari kita pastikan Peraturan Pemerintah (PP) Desa ini pas, bawa manfaat tentang desa dan pemerintah secara umum," kata SBY.

SBY juga berpesan kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk berhati-hati dalam menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang Desa. Dia berharap, isi dari PP tersebut berorientasi terhadap perkembangan desa untuk masa kini dan masa depan.

Saat ini pemerintah memang tengah menyiapkan peraturan tentang desa. Peraturan ini merupakan turunan dari Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam salah satu pasalnya undang-undang ini mengatur tentang sumber pendapatan dana yang diperoleh oleh sebuah desa.

Pada pasal 72 ayat 4 disebutkan bahwa alokasi dana desa paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota sesuai APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pada tahun ini sesuai Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2014 pemerintah mengalokasikan dana Rp 341,219 triliun yang akan dibagikan ke seluruh provinsi, kabupaten dan kota.

Dana tersebut akan dibagi ke sekitar 72 ribu desa di Indonesia. Sehingga diperkirakan setiap desa akan mendapatkan sekitar Rp 700 juta sampai Rp 1 miliar per tahun. Namun besaran pasti dana yang akan dialokasikan negara untuk setiap desa ini masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah yang kini masih digodok oleh Kementerian Dalam Negeri.

Jakarta - Undang-undang Desa sudah mengalokasikan dana sekitar Rp 1 miliar per desa setiap tahunnya. Prabowo pun berjanji akan mengucurkan dana dengan besaran yang sama.

Apakah dana Rp 1 miliar yang dimaksud Prabowo adalah seperti dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa?

dki_satoe @dki_satoe • 4 jam yang lalu
Selalu mengklaim hasil kerja orang seperti prestasi sendiri. Pencitraan kosong...

0Balas 0Favorit Share Laporkan
Melisa Kurniawan @beauty71 • 8 jam yang lalu
Plagiat tingkat tinggi gak punya ide, gak kreatif, gak punya kemampuan , gak punya pengalaman bisanya visi misi contekan. cuma nerusin kebijakan sby tapi yang dapat nama prabowo ya jelas sby protes. Janji muluk setinggi gunung hasil nol besar, visi misi tong kosong nyaring bunyinya. Pantesan jkw keukeuh diawal sebelum mendaftar tidak mau membuka visi misi dengan alasan takut dicontek ya ialah wajar tim prabowo tukang nyontek, baju aja dicontek, kata transaksional dicontek, blusukan dicontek.

0Balas 0Favorit Share Laporkan
Masyoyox @masyoyox • 9 jam yang lalu
Lah memang UUnya baru disahkan DPR kok dijadikan program. Bikmal...Bikin Malu

0Balas 0Favorit Share Laporkan
Ryuzz @ryuzz • 10 jam yang lalu
yg penting obral janji dlu buat nyari dukungan donkkk...., kalo seandainya uda jadi presiden mah bisa2 "SIAPA KAMU ? AH SUDAH LAH.."

0Balas 0Favorit Share

Kamis, 29 Mei 2014

"Tim Sukses Jokowi Rakyat Biasa, Bukan Lulusan Harvard"

Sumber:
http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/30/0716397/.Tim.Sukses.Jokowi.Rakyat.Biasa.Bukan.Lulusan.Harvard.

JAKARTA, KOMPAS.com - Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) menggelar deklarasi 1.000 Relawan Bis Kota mendukung Jokowi-Jusuf Kalla, Kamis (29/5/2014). Mereka menegaskan pendukung pasangan ini adalah rakyat biasa.

"Tim sukses Jokowi rakyat kecil biasa, bukan lulusan Harvard. Mereka bukan bergelar profesor atau doktor. Mereka adalah sopir, kenek, ibu rumah tangga, dan tukang ojek," kata Koordinator Nasional Pospera Mustar Bonaventura Manurung di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, Kamis.

Menurut Mustar, para relawan tersebut memandang sosok Jokowi sebagai pribadi yang merakyat. Itulah yang mendorong mereka beramai-ramai menyatakam sikap mendukung pencapresan Jokowi-JK.

"Kalian jangan berkecil hati karena kalian bisa melawan dan mengalahkan tim sukses yang lulusan doktor luar negeri sekalipun," ujar Mustar saat berorasi. Dia pun berkeyakinan para relawan ini akan sangat militan, bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk menyampaikan pesan dukungan bagi capres Jokowi-JK.

"Kita memang tidak memiliki kekuatan uang, tetapi nanti kita akan buktikan, kekuatan rakyat bisa mengalahkan kekuatan uang," ujar Mustar diikuti tepuk tangan relawan yang hadir."Ini saatnya kalian buktikan bahwa kalian bisa mengalahkan tim sukses yang katanya lulusan Harvard!"

Para relawani ini kan dibekali kaos Jokowi dan surat tugas untuk bercerita mengenai sosok Jokowi yang jujur, sederhana, dan merakyat kepada seluruh pengguna bus, angkot, dan metromini. Kegiatan ini akan dilakukan di seluruh wilayah Jabodetabek hingga 9 Juli mendatang.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis	: Yohanes Debrito Neonnub
Editor	: Palupi Annisa Auliani

Catut Mantan Komisioner Komnas HAM Jadi Timses, Ini Jawab Gerindra

News / Nasional

Catut Mantan Komisioner Komnas HAM Jadi Timses, Ini Jawab Gerindra

Sumber:
http://nasional.kompas.com/read/2014/05/30/0646241/Catut.Mantan.Komisioner.Komnas.HAM.Jadi.Timses.Ini.Jawab.Gerindra.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edi Prabowo membantah partainya mencatut nama mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusai, Saharuddin Daming, untuk masuk kedalam tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Edi menjelaskan, nama Saharuddin masuk dalam daftar tim pemenangan karena salah satu dari enam partai politik pengusung mengusulkannya.

"Itu atas dasar rekomendasi, misalnya partai A yang merekomendasikan. Kami kan koalisi besar ada enam partai. Jadi nama yang terdaftar adalah rekomendasi dari enam partai itu," kata Edi di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis (29/5/2014).

Namun, Edi mengaku tidak ingat partai mana yang mengusulkan nama Saharuddin karena banyaknya anggota tim pemenangan yang terdaftar. Kemungkinan besar, kata dia, partai itu belum mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan sehingga ada keberatan.

"Bahwa ada yang merasa tidak menjadi tim pemenangan tapi terdaftar, itu mungkin belum disampaikan langsung ke yang bersangkuatan," ujarnya.

Ke depannya, Edi mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi kembali daftar tim pemenangan yang sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Sebelumnya diberitakan, Saharuddin merasa keberatan namanya dicatut sebagai anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta. Saharuddin menolak karena garis politik Prabowo-Hatta tak sejalan dengan garis politiknya. Ia mengaku terkejut saat ada beberapa rekannya di Sulawesi Selatan yang memberikan ucapan selamat karena masuk sebagai anggota dewan pakar Prabowo-Hatta. Padahal, sebelumnya tak pernah ada penawaran dan konfirmasi mengenai posisi tersebut.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis	: Ihsanuddin
Editor	: Inggried Dwi Wedhaswary

Cerita Pak Bambang yang Ragu-ragu Pilih Jokowi...

sumber:
http://nasional.kompas.com/read/2014/05/29/2107303/Cerita.Pak.Bambang.yang.Ragu-ragu.Pilih.Jokowi.

DENPASAR, KOMPAS.com - Bakal calon presiden Joko 'Jokowi' Widodo memberikan contoh unik kepada relawan terkait bagaimana cara menggaet warga di Bali untuk memilihnya dalam pemilihan presiden mendatang.

"Datangi langsung ke rumah Pak Komang, Pak Ketut, Pak Made. Bisiki mereka, Jokowi begini loh, yang lain begini loh," ujar Jokowi di depan seribuan relawan di Lapangan Renon, Denpasar, Bali, Kamis (29/5/2014) malam.

"Pertama bisiki dulu Pak Komang. Kalau dia dukung, tulis di blangko, dukung, gitu," lanjut Jokowi.

"Nah selanjutnya, datang ke rumahnya Pak Bambang. Tanya dia, Pak, dukung Jokowi atau yang lain?" sambung Jokowi.

"Oh ternyata Pak Bambang ragu-ragu. Jangan tulis dukung dulu. Berapa hari lagi, datangin ke rumahnya, bisiki lagi, Pak Jokowi begini loh, yang lain begini loh. Kalau masih ragu, ya tulis masih ragu, sampai dia memutuskan, dukung apa enggak, gitu," ujar Jokowi.

Seribuan relawan tertawa mendengar contoh yang diutarakan Jokowi. Ada beberapa orang relawan yang mengaitkan contoh Jokowi itu dengan nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Hahaha, Pak Bambang Yudhoyono kali ya, Pak," teriak salah satu relawan.

Agenda kedatangan Jokowi di Bali Kamis ini adalah menghadiri pendeklarasian masyarakat pendukung pasangan Jokowi-JK. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ikut hadir dalam acara deklarasi relawan tersebut.

Dalam orasinya, Megawati meminta seluruh rakyat Bali untuk saling bahu-membahu dalam membantu kemenangan pasangan capres - cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Pilpres 9 Juli 2014 yang akan datang.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis	: Fabian Januarius Kuwado
Editor	: Hindra Liauw

Jokowi Teken Kontrak Politik dengan Korban Lumpur Lapindo

Sumber:
http://nasional.kompas.com/read/2014/05/29/2207280/Jokowi.Teken.Kontrak.Politik.dengan.Korban.Lumpur.Lapindo

SIDOARJO, KOMPAS.com - Bakal calon presiden Joko Widodo menandatangani kontrak politik dengan warga korban luapan lumpur Lapindo di tepi luapan lumpur, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (29/5/2014). Kontrak politik tersebut terdiri dari lima poin, yakni melaksanakan program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, melaksanakan penataan bukan penggusuran, menjamin ada dana talangan pemerintah atas korban lumpur Lapindo serta penyediaan lapangan pekerjaan.

Jokowi menjamin penyelesaian kasus ganti rugi untuk warga atas luapan lumpur PT Lapindo Brantas, jika terpilih menjadi presiden.

"Saya berani jamin," ujarnya.

Jokowi menegaskan, negara harus hadir di dalam setiap permasalahan rakyatnya dan jangan sampai rakyat merasa bahwa negara takluk ketika berhadapan dengan kepentingan pebisnis. Namun, Jokowi belum mau mengungkap strategi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut.

"Saya punya cara, tapi tak diungkap sekarang. Saya juga kan harus melihat detilnya dulu," ujar Jokowi.

Di lokasi luapan lumpur itu, warga memberikan lumpur ke tangan Jokowi sebagai simbolisasi komitmen untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jokowi menerima lumpur menggunakan tangan kanannya.

Kedatangan Jokowi disambut ribuan warga. Peristiwa luapan lumpur ini terjadi pada tahun 2006 akibat eksplorasi gas oleh PT Lapindo Brantas sehingga lumpur merendam ribuan rumah warga setempat. Perusahaan milik Grup Bakrie itu berulang kali menyebut penyebab semburan adalah efek gempa Jawa Tengah, bukan ekspolrasi gas.

PT Lapindo Brantas diketahui belum memberi ganti rugi sebesar Rp 786 miliar kepada warga yang berada di dalam peta area terdampak. Oleh sebab itu, warga menuntut ganti rugi.

Berdasarkan amar putusan MK 26 Maret 2014 lalu, tertuang bahwa negara dengan segala kekuasaannya harus menjamin dan memberikan kepastian pelunasan ganti rugi oleh PT Lapindo Brantas inc. kepada masyarakat yang berada di peta area terdampak.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis	: Fabian Januarius Kuwado
Editor	: Inggried Dwi Wedhaswary

OPSI: Prabowo Belum Bayar Upah Buruh PT Kiani Kertas

News / Nasional

OPSI: Prabowo Belum Bayar Upah Buruh PT Kiani Kertas

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2014/05/29/1855587/OPSI.Prabowo.Belum.Bayar.Upah.Buruh.PT.Kiani.Kertas

Kamis, 29 Mei 2014 | 18:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar mengecam bakal calon presiden Prabowo Subianto karena hingga kini masih menyisakan luka bagi sebagian buruh.

Prabowo dianggap belum memenuhi kewajibannya membayar upah para buruh di PT Kiani Kertas, sebuah perusahaan kertas di Kalimantan Timur. "Sebelah sana ada upah yang belum dibayar. Ini kita kecam, buruh upahnya gak dibayar," ujar Timboel di Seknas Jokowi, Jakarta, Kamis (29/5/2014).

Timboel mengatakan, Jokowi dan Prabowo memiliki latar belakang yang sama sebagai pengusaha. Jokowi adalah pengusaha mebel di Surakarta, sementara Prabowo menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Kiani Kertas.

Namun, kata Timboel, rekam jejal keduanya bertolak belakang. Jokowi dianggap tidak memiliki masalah yang berkaitan hubungan kerja dengan bawahannya. "Ini kita lihat pengalaman, track record masa lalu menjadi sebuah acuan bagaimana kita berharap ke depan. Masalah perburuhan dilakukan kepemimpinan riil, bukan hanya janji," kata Timboel.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Pilpres 2014

Penulis	: Ambaranie Nadia Kemala Movanita
Editor	: Ervan Hardoko