Jokowi Merasa Seperti Dahlan Iskan

News / Nasional

Jokowi Merasa Seperti Dahlan Iskan

 Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2014/05/31/1556038/Jokowi.Merasa.Seperti.Dahlan.Iskan

 

 

Sabtu, 31 Mei 2014 | 15:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sangat menghargai dukungan yang diberikan Dahlan Iskan dan seluruh relawannya untuk menghadapi pemilu presiden 9 Juli mendatang. Jokowi merasa dirinya sama seperti figur Dahlan.
Jokowi menjelaskan, dalam penilaiannya, Dahlan merupakan figur yang selalu optimistis dan siap bekerja keras menggapai apa yang diinginkan. Selain itu, Jokowi juga mengenal Dahlan sebagai figur yang selalu berpikir positif dan menjalani semuanya dengan ikhlas.
"Pak Dahlan enggak pernah berpikir negatif, menjalani hidup dengan keikhlasan, dan enggak pernah saya lihat Pak Dahlan memberi statement negatif ke orang lain," kata Jokowi, saat menerima dukungan dari Dahlan di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/5/2014).
Deklarasi itu dihadiri para tokoh parpol pendukung Jokowi-JK maupun dari parpol lain. Hadir pula ribuan relawan yang awalnya mendukung Dahlan sebagai capres.
Selanjutnya, kata Jokowi, Menteri Negara BUMN itu juga ia kenal sebagai figur yang pantang menyerah ketika memulai kariernya dari nol. Atas dasar itu, Jokowi merasa wajib memberikan acungan jempol dan mengangkat topi untuk Dahlan.
"Saya ini sama dengan Pak Dahlan. Hampir 100 persen yang dikerjakan Dahlan Iskan itu juga saya kerjakan, optimistis, berpikir positif, dan pantang menyerah," pungkas Jokowi.
Dahlan secara resmi memberikan dukungannya untuk Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Dahlan mengajak ribuan pendukungnya untuk membantu memenangkan pasangan Jokowi-JK. Sebagai pemenang Konvensi Demokrat, Dahlan tidak bisa diusung oleh Demokrat lantaran elite Demokrat gagal membentuk poros baru.

---

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

• Pilpres 2014

Penulis	: Indra Akuntono
Editor	: Sandro Gatra

Janji Prabowo Rp 1 Miliar per Desa Sudah Ada di Undang-undang?

 Sumber:
http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/05/30/162254/2595647/1562/1/janji-prabowo-rp-1-miliar-per-desa-sudah-ada-di-undang-undang
Jakarta - Calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berulang kali berjanji akan mengalokasikan dana sebesar Rp 1 miliar jika dia terpilih. Bahkan janji tersebut juga dituangkan dalam visi misi pasangan yang diusung oleh koalisi Partai Gerindra, PPP, PAN, PKS, Partai Golkar dan PBB.

Mereka berjanji akan menyiapkan dana sebesar Rp 385 triliun untuk 75.244 desa dan kelurahan. "Kepada perangkat desa, saya termasuk yang pertama kali tanda tangan. Kami akan alokasikan Rp 1 miliar untuk desa atau kecamatan. Dua per tiga uang di Indonesia beredar di Jakarta, kami akan mengirim uang ke desa-desa. Itu komitmen kami," kata Prabowo di Rumah Polonia, Jl. Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Senin (26/5/2014) lalu.

Hari ini Jumat (30/5/2014) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyindir capres yang obral janji akan mengucurkan dana Rp 1 miliar per desa setiap tahunnya. "Obral janji menarik, tapi bisa jadi masalah bahkan petaka bagi jalannya republik dan bangsa ke depan. Dalam konteks itulah, dalam tanggung jawab moral dan politik. Mari kita pastikan Peraturan Pemerintah (PP) Desa ini pas, bawa manfaat tentang desa dan pemerintah secara umum," kata SBY.

SBY juga berpesan kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk berhati-hati dalam menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang Desa. Dia berharap, isi dari PP tersebut berorientasi terhadap perkembangan desa untuk masa kini dan masa depan.

Saat ini pemerintah memang tengah menyiapkan peraturan tentang desa. Peraturan ini merupakan turunan dari Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam salah satu pasalnya undang-undang ini mengatur tentang sumber pendapatan dana yang diperoleh oleh sebuah desa.

Pada pasal 72 ayat 4 disebutkan bahwa alokasi dana desa paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota sesuai APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pada tahun ini sesuai Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2014 pemerintah mengalokasikan dana Rp 341,219 triliun yang akan dibagikan ke seluruh provinsi, kabupaten dan kota.

Dana tersebut akan dibagi ke sekitar 72 ribu desa di Indonesia. Sehingga diperkirakan setiap desa akan mendapatkan sekitar Rp 700 juta sampai Rp 1 miliar per tahun. Namun besaran pasti dana yang akan dialokasikan negara untuk setiap desa ini masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah yang kini masih digodok oleh Kementerian Dalam Negeri.

Jakarta - Undang-undang Desa sudah mengalokasikan dana sekitar Rp 1 miliar per desa setiap tahunnya. Prabowo pun berjanji akan mengucurkan dana dengan besaran yang sama.

Apakah dana Rp 1 miliar yang dimaksud Prabowo adalah seperti dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa? 

• dki_satoe @dki_satoe • 4 jam yang lalu

  Selalu mengklaim hasil kerja orang seperti prestasi sendiri. Pencitraan kosong...

  0Balas0FavoritShareLaporkan
• 
  Melisa Kurniawan @beauty71 • 8 jam yang lalu

  Plagiat tingkat tinggi gak punya ide, gak kreatif, gak punya kemampuan , gak punya pengalaman bisanya visi misi contekan. cuma nerusin kebijakan sby tapi yang dapat nama prabowo ya jelas sby protes. Janji muluk setinggi gunung hasil nol besar, visi misi tong kosong nyaring bunyinya. Pantesan jkw keukeuh diawal sebelum mendaftar tidak mau membuka visi misi dengan alasan takut dicontek ya ialah wajar tim prabowo tukang nyontek, baju aja dicontek, kata transaksional dicontek, blusukan dicontek.

  0Balas0FavoritShareLaporkan
• 
  Masyoyox @masyoyox • 9 jam yang lalu

  Lah memang UUnya baru disahkan DPR kok dijadikan program. Bikmal...Bikin Malu

  0Balas0FavoritShareLaporkan
• 
  Ryuzz @ryuzz • 10 jam yang lalu

  yg penting obral janji dlu buat nyari dukungan donkkk...., kalo seandainya uda jadi presiden mah bisa2 "SIAPA KAMU ? AH SUDAH LAH.."

  0Balas0FavoritShare

"Tim Sukses Jokowi Rakyat Biasa, Bukan Lulusan Harvard"

"Tim Sukses Jokowi Rakyat Biasa, Bukan Lulusan Harvard"

 Sumber:
http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/30/0716397/.Tim.Sukses.Jokowi.Rakyat.Biasa.Bukan.Lulusan.Harvard.
 
JAKARTA, KOMPAS.com - Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) menggelar deklarasi 1.000 Relawan Bis Kota mendukung Jokowi-Jusuf Kalla, Kamis (29/5/2014). Mereka menegaskan pendukung pasangan ini adalah rakyat biasa.

"Tim sukses Jokowi rakyat kecil biasa, bukan lulusan Harvard. Mereka bukan bergelar profesor atau doktor. Mereka adalah sopir, kenek, ibu rumah tangga, dan tukang ojek," kata Koordinator Nasional Pospera Mustar Bonaventura Manurung di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, Kamis.

Menurut Mustar, para relawan tersebut memandang sosok Jokowi sebagai pribadi yang merakyat. Itulah yang mendorong mereka beramai-ramai menyatakam sikap mendukung pencapresan Jokowi-JK.

"Kalian jangan berkecil hati karena kalian bisa melawan dan mengalahkan tim sukses yang lulusan doktor luar negeri sekalipun," ujar Mustar saat berorasi. Dia pun berkeyakinan para relawan ini akan sangat militan, bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk menyampaikan pesan dukungan bagi capres Jokowi-JK.

"Kita memang tidak memiliki kekuatan uang, tetapi nanti kita akan buktikan, kekuatan rakyat bisa mengalahkan kekuatan uang," ujar Mustar diikuti tepuk tangan relawan yang hadir."Ini saatnya kalian buktikan bahwa kalian bisa mengalahkan tim sukses yang katanya lulusan Harvard!"

Para relawani ini kan dibekali kaos Jokowi dan surat tugas untuk bercerita mengenai sosok Jokowi yang jujur, sederhana, dan merakyat kepada seluruh pengguna bus, angkot, dan metromini. Kegiatan ini akan dilakukan di seluruh  wilayah Jabodetabek hingga 9 Juli mendatang.

---

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

• Pilpres 2014
• Jokowi-JK

Penulis	: Yohanes Debrito Neonnub
Editor	: Palupi Annisa Auliani

Catut Mantan Komisioner Komnas HAM Jadi Timses, Ini Jawab Gerindra

News / Nasional

Catut Mantan Komisioner Komnas HAM Jadi Timses, Ini Jawab Gerindra

Sumber:
http://nasional.kompas.com/read/2014/05/30/0646241/Catut.Mantan.Komisioner.Komnas.HAM.Jadi.Timses.Ini.Jawab.Gerindra.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edi Prabowo membantah partainya mencatut nama mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusai, Saharuddin Daming, untuk masuk kedalam tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Edi menjelaskan, nama Saharuddin  masuk dalam daftar tim pemenangan karena salah satu dari enam partai politik pengusung mengusulkannya.

"Itu atas dasar rekomendasi, misalnya partai A yang merekomendasikan. Kami kan koalisi besar ada enam partai. Jadi nama yang terdaftar adalah rekomendasi dari enam partai itu," kata Edi di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis (29/5/2014).

Namun, Edi mengaku tidak ingat partai mana yang mengusulkan nama Saharuddin karena banyaknya anggota tim pemenangan yang terdaftar. Kemungkinan besar, kata dia, partai itu belum mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan sehingga ada keberatan.

"Bahwa ada yang merasa tidak menjadi tim pemenangan tapi terdaftar, itu mungkin belum disampaikan langsung ke yang bersangkuatan," ujarnya.

Ke depannya, Edi mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi kembali daftar tim pemenangan yang sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Sebelumnya diberitakan, Saharuddin merasa keberatan namanya dicatut sebagai anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta. Saharuddin menolak karena garis politik Prabowo-Hatta tak sejalan dengan garis politiknya. Ia mengaku terkejut saat ada beberapa rekannya di Sulawesi Selatan yang memberikan ucapan selamat karena masuk sebagai anggota dewan pakar Prabowo-Hatta. Padahal, sebelumnya tak pernah ada penawaran dan konfirmasi mengenai posisi tersebut.

---

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

• Pilpres 2014
• Prabowo-Hatta

Penulis	: Ihsanuddin
Editor	: Inggried Dwi Wedhaswary

Cerita Pak Bambang yang Ragu-ragu Pilih Jokowi...

Cerita Pak Bambang yang Ragu-ragu Pilih Jokowi...

sumber:
http://nasional.kompas.com/read/2014/05/29/2107303/Cerita.Pak.Bambang.yang.Ragu-ragu.Pilih.Jokowi.


DENPASAR, KOMPAS.com - Bakal calon presiden Joko 'Jokowi' Widodo memberikan contoh unik kepada relawan terkait bagaimana cara menggaet warga di Bali untuk memilihnya dalam pemilihan presiden mendatang.

"Datangi langsung ke rumah Pak Komang, Pak Ketut, Pak Made. Bisiki mereka, Jokowi begini loh, yang lain begini loh," ujar Jokowi di depan seribuan relawan di Lapangan Renon, Denpasar, Bali, Kamis (29/5/2014) malam.

"Pertama bisiki dulu Pak Komang. Kalau dia dukung, tulis di blangko, dukung, gitu," lanjut Jokowi.

"Nah selanjutnya, datang ke rumahnya Pak Bambang. Tanya dia, Pak, dukung Jokowi atau yang lain?" sambung Jokowi.

"Oh ternyata Pak Bambang ragu-ragu. Jangan tulis dukung dulu. Berapa hari lagi, datangin ke rumahnya, bisiki lagi, Pak Jokowi begini loh, yang lain begini loh. Kalau masih ragu, ya tulis masih ragu, sampai dia memutuskan, dukung apa enggak, gitu," ujar Jokowi.

Seribuan relawan tertawa mendengar contoh yang diutarakan Jokowi. Ada beberapa orang relawan yang mengaitkan contoh Jokowi itu dengan nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Hahaha, Pak Bambang Yudhoyono kali ya, Pak," teriak salah satu relawan.

Agenda kedatangan Jokowi di Bali Kamis ini adalah menghadiri pendeklarasian masyarakat pendukung pasangan Jokowi-JK. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ikut hadir dalam acara deklarasi relawan tersebut.

Dalam orasinya, Megawati meminta seluruh rakyat Bali untuk saling bahu-membahu dalam membantu kemenangan pasangan capres - cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Pilpres 9 Juli 2014 yang akan datang.

---

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

• Pilpres 2014
• Jokowi-JK

Penulis	: Fabian Januarius Kuwado
Editor	: Hindra Liauw

Jokowi Teken Kontrak Politik dengan Korban Lumpur Lapindo

Sumber:
http://nasional.kompas.com/read/2014/05/29/2207280/Jokowi.Teken.Kontrak.Politik.dengan.Korban.Lumpur.Lapindo

SIDOARJO, KOMPAS.com - Bakal calon presiden Joko Widodo menandatangani kontrak politik dengan warga korban luapan lumpur Lapindo di tepi luapan lumpur, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (29/5/2014). Kontrak politik tersebut terdiri dari lima poin, yakni melaksanakan program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, melaksanakan penataan bukan penggusuran, menjamin ada dana talangan pemerintah atas korban lumpur Lapindo serta penyediaan lapangan pekerjaan.

Jokowi menjamin penyelesaian kasus ganti rugi untuk warga atas luapan lumpur PT Lapindo Brantas, jika terpilih menjadi presiden.

"Saya berani jamin," ujarnya.

Jokowi menegaskan, negara harus hadir di dalam setiap permasalahan rakyatnya dan jangan sampai rakyat merasa bahwa negara takluk ketika berhadapan dengan kepentingan pebisnis. Namun, Jokowi belum mau mengungkap strategi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut.

"Saya punya cara, tapi tak diungkap sekarang. Saya juga kan harus melihat detilnya dulu," ujar Jokowi.

Di lokasi luapan lumpur itu, warga memberikan lumpur ke tangan Jokowi sebagai simbolisasi komitmen untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jokowi menerima lumpur menggunakan tangan kanannya.

Kedatangan Jokowi disambut ribuan warga. Peristiwa luapan lumpur ini terjadi pada tahun 2006 akibat eksplorasi gas oleh PT Lapindo Brantas sehingga lumpur merendam ribuan rumah warga setempat. Perusahaan milik Grup Bakrie itu berulang kali menyebut penyebab semburan adalah efek gempa Jawa Tengah, bukan ekspolrasi gas.

PT Lapindo Brantas diketahui belum memberi ganti rugi sebesar Rp 786 miliar kepada warga yang berada di dalam peta area terdampak. Oleh sebab itu, warga menuntut ganti rugi.

Berdasarkan amar putusan MK 26 Maret 2014 lalu, tertuang bahwa negara dengan segala kekuasaannya harus menjamin dan memberikan kepastian pelunasan ganti rugi oleh PT Lapindo Brantas inc. kepada masyarakat yang berada di peta area terdampak. 

---

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

• Pilpres 2014
• Jokowi-JK

Penulis	: Fabian Januarius Kuwado
Editor	: Inggried Dwi Wedhaswary

OPSI: Prabowo Belum Bayar Upah Buruh PT Kiani Kertas

News / Nasional

OPSI: Prabowo Belum Bayar Upah Buruh PT Kiani Kertas

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2014/05/29/1855587/OPSI.Prabowo.Belum.Bayar.Upah.Buruh.PT.Kiani.Kertas

Kamis, 29 Mei 2014 | 18:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar mengecam bakal calon presiden Prabowo Subianto karena hingga kini masih menyisakan luka bagi sebagian buruh.

Prabowo dianggap belum memenuhi kewajibannya membayar upah para buruh di PT Kiani Kertas, sebuah perusahaan kertas di Kalimantan Timur. "Sebelah sana ada upah yang belum dibayar. Ini kita kecam, buruh upahnya gak dibayar," ujar Timboel di Seknas Jokowi, Jakarta, Kamis (29/5/2014).

Timboel mengatakan, Jokowi dan Prabowo memiliki latar belakang yang sama sebagai pengusaha. Jokowi adalah pengusaha mebel di Surakarta, sementara Prabowo menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Kiani Kertas.

Namun, kata Timboel, rekam jejal keduanya bertolak belakang. Jokowi dianggap tidak memiliki masalah yang berkaitan hubungan kerja dengan bawahannya. "Ini  kita lihat pengalaman, track record masa lalu menjadi sebuah acuan bagaimana kita berharap ke depan. Masalah perburuhan dilakukan kepemimpinan riil, bukan hanya janji," kata Timboel.

---

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

• Pilpres 2014

Penulis	: Ambaranie Nadia Kemala Movanita
Editor	: Ervan Hardoko

News / Nasional

Pengamat: Janji Prabowo Nasionalisasi Aset Asing Tak Sesuai

 Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2014/05/29/1647408/Pengamat.Janji.Prabowo.Nasionalisasi.Aset.Asing.Tak.Sesuai

 

 

Kamis, 29 Mei 2014 | 16:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti menilai, janji bakal capres Prabowo Subianto akan menasionalisasi aset negara bertentangan dengan janjinya pada pihak asing.

"Kalo dia memang senang begitu, ngapain Prabowo, di depan asing, berkata 'don't worry your asset will be safe' (jangan khawatir, asetmu akan aman)," kata Ikrar saat dihubungi, Kamis (29/5/2014).

Ikrar menuturkan, Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, pernah berkata di forum USINDO bahwa ia akan menjaga aset pengusaha asing di Indonesia. Janji Hashim ini diunggah oleh GerindraTV.

Ikrar mempertanyakan Prabowo yang mencitrakan pro kepentingan nasional. Kampanye Prabowo pada rakyat Indonesia, menurut Ikrar, berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh adiknya di hadapan pengusaha asing.

"Seolah-olah dia itu mengusai asing. Nasionalisasi aset asing," imbuh Ikrar.

Melihat gaya kampanye Prabowo, Ikrar menangkap keinginan Prabowo untuk membangun negara berbasis militer agar ditakuti oleh pihak asing. Menurut Ikrar, Prabowo lebih baik membangun pemerintah yang memimpin dan disegani asing.

---

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

• Pilpres 2014
• Prabowo-Hatta

Penulis	: Arimbi Ramadhiani
Editor	: Hindra Liauw

News / Megapolitan

Ki Manteb Anggap Prabowo seperti Bima, Jokowi Mirip Yudhistira

 Sumber:

http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/05/29/1451222/ki.manteb.anggap.prabowo.seperti.bima.jokowi.mirip.yudhistira?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

 

 

Kamis, 29 Mei 2014 | 14:51 WIB

 

SOLO, KOMPAS.com — Tokoh pedalangan senior Ki Manteb Sudarsono menghadiri acara pemantapan tim pemenangan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang digelar di Hotel Sunan, Solo, Jawa Tengah, Kamis (29/5/2014).

Di hadapan wartawan yang berkumpul di lobi hotel, Manteb menunjukkan wayang kulit tokoh Werkudara (Bima). Dia mengatakan, wayang itu akan diberikan kepada Prabowo.

"Ini (wayang) akan saya berikan kepada beliau. Di dunia pewayangan, Prabowo seperti Werkudara, tegas dan tidak menggak-menggok (berbelok-belok). Lakonnya (ceritanya) Werkudara Oye," katanya kepada wartawan.

Ketika ditanya tokoh wayang yang cocok dengan pesaing Prabowo di Pilpres 2014, Joko Widodo, Manteb memilih tokoh wayang Puntadewa atau Yudhistira.

"Saya sudah ketemu semuanya. Kalau Jokowi cocok dengan Puntodewa. Halus orangnya," katanya disambut tawa para simpatisan di lobi hotel.

Di dalam kisah pewayangan, Puntadewa adalah kakak Werkudara (Bima). Sifat keduanya bertolak belakang.

---

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

• Pilpres 2014
• Prabowo-Hatta

Penulis	: Kontributor Surakarta, M Wismabrata
Editor	: Kistyarini

Pengamat: Koalisi "Tenda Besar" Bukti Prabowo Tak Tegas

Pengamat: Koalisi "Tenda Besar" Bukti Prabowo Tak Tegas

Kamis, 29 Mei 2014 | 15:01 WIB 

 

Sumber:

 http://nasional.kompas.com/read/2014/05/29/1501187/Pengamat.Koalisi.Tenda.Besar.Bukti.Prabowo.Tak.Tegas

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti menilai, bakal calon presiden Prabowo Subianto yang dicitrakan tegas tidak selalu sejalan dengan sikap politiknya. Sikap politik yang ditunjukkan Prabowo dalam membangun koalisi "Tenda Besar", kata dia, justru menunjukkan kepemimpinan politiknya kompromistis.
“Pilihannya yang mengajak koalisi besar parpol, menjanjikan banyak jabatan kepada elite-elite parpol yang terkadang tak memiliki dasar pijakan, belum lagi sikapnya yang berubah-ubah jika menghadapi pertanyaan-pertanyaan kritis misalnya soal nasionalisasi aset-aset. Hal tersebut  memperlihatkan bahwa watak dasar kepemimpinan politik Prabowo bukanlah bersikap tegas, tapi lebih tepat disebut kompromistis,” kata Ray kepada wartawan, Kamis (29/5/2014), seperti dikutip Tribunnews.com.
Ray menjelaskan, sejatinya tegas itu bisa dilihat dari dua hal. Pertama, sikapnya yang tak kenal kompromi jika menyangkut hal-hal yang sangat prinsipil bagi dirinya. Dalam kasus yang lebih besar adalah bagi bangsanya.
Kedua, tak pernah ragu dalam mengambil keputusan dan siap menanggung resiko dari pilihan-pilihan politiknya.
“Kalau dilihat dari dua kaca mata itu, bisa jadi citra Prabowo yang disebut tegas itu tak selalu berjalan mulus,” ujarnya.
Lazimnya dalam koalisi besar, lanjut Ray, memang yang terjadi adalah kompromi-kompromi. Apalagi jika di dalam koalisi itu banyak partai dengan sikap yang awalnya berbeda-beda.
PKS dan Golkar misalnya, lebih dikenal sebagai partai yang lebih ramah pada pasar bebas. Sementara Gerindra selalu menyatakan pembatasan impor. PAN adalah motor amandemen Undang-Undang Dasar, sementara Gerindra justru terkesan tak seliberal PAN dalam amandemen.
"Jalan yang membuat mereka bertemu tentu saja karena ada kompromi ide dan pembagian kekuasaan. Di sinilah salah satunya indikasi mengapa kepemimpinan Prabowo lebih tepat disebut berwatak kompromistis daripada tegas," tandasnya.

---

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

• Pilpres 2014

Editor	: Sandro Gatra
Sumber	: Tribunnews.com

6 Benang Kusut Prabowo

Jokowi vs Prabowo = jujur vs korup, egaliter vs elitis, tulus vs culas, sederhana vs borjuis, cinta kasih vs brutal, kabinet kerja vs kabinet dagang sapi, berkarya vs beriklan, PUTIH vs HITAM...

http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/05/29/1841553/banjir.pujian.apa.reaksi.prabowo?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

 

Koalisi Garong

Kamis, 29 Mei 2014 | 10:45 WIB

Rakyat Indonesia wajib baca : 6 Benang Kusut Prabowo; Rumah tangga berantakan, Bisnis terlilit hutang triliunan, Perusakan Hutan oleh Kiani Kertas, Buronan HAM Internasional, Pemikiran & Pencapresan. Sumber : http://politik.kompasiana.com/2013/11/18/6-benang-kusut-prabowo-subianto-609045.html

Tanggapi Komentar

Laporkan Komentar

Skor: 0

0 0

Nicko Lorenza

Kamis, 29 Mei 2014 | 05:10 WIB

logikanya jadi tentara itu kalau sudah DIBERHENTIKAN / DIPECAT berarti sudah PARAH. sampai sampai kementrian luar negri AS ngak ngeluarin VISA untuk si BOWO. berarti disini ada something wrong terhadap si BOWO dan ini sebuah FAKTA NYATA sudah gitu mau jadi presiden ?

The Caci Dance

Tiga Masalah Pokok Indonesia Menurut Jokowi-JK

News / Nasional

Tiga Masalah Pokok Indonesia Menurut Jokowi-JK adalah...

Rabu, 28 Mei 2014 | 10:54 WIB

Sumber:
http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/05/28/1054587/tiga.masalah.pokok.indonesia.menurut.jokowi-jk.adalah.?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden dan wakil presiden dari poros koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, berpendapat ada tiga masalah pokok yang sekarang mendera Bangsa Indonesia.

Dalam visi-misi yang telah diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, pasangan ini  menyebutkan tiga masalah itu adalah merosotnya kewibawaan negara, melemahnya sendi perekonomian nasional, serta merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Wibawa negara yang merosot

Menurut Jokowi-JK, wibawa negara merosot ketika negara tidak mampu memberikan rasa aman kepada segenap warga negara. Wibawa negara juga merosot ketika negara tidak mampu mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan wilayah.

Demikian pula wibawa akan merosot ketika negara membiarkan pelanggaran hak asasi manusia terjadi, tak berdaya mengelola konflik sosial, dan lemah dalam penegakan hukum. "Negara tidak berwibawa ketika masyarakat semakin tidak percaya kepada institusi publik dan pemimpin tidak kredibel menjadi teladan untuk menjawab harapan publik."

Harapan menegakkan wibawa, menurut pasangan ini akan semakin pudar ketika negara mengikatkan diri kepada perjanjian internasional yang mencederai karakter dan kedaulatan, yang lebih memberi keuntungan bagi perseorangan dan kelompok alih-alih untuk kepentingan nasional.

Persoalan ekonomi

Sementara itu, lemahnya sendi perekonomian bangsa menurut Jokowi-JK terlihat dari tak kunjung terselesaikannya masalah kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antarwilayah, dan kerusakan lingkungan hidup.

Menurut pasangan ini, ekonomi Indonesia melemah dipicu oleh eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, tetapi memiliki ketergantungan terhadap impor untuk pemenuhan pangan, energi, keuangan, dan teknologi.

Negara, kata pasangan ini, belum mampu memanfaatkan kandungan kekayaan alam yang sangat besar, baik berupa fisik maupun non-fisik, bagi kesejahteraan rakyat. Harapan penguatan sendi ekonomi rakyat memudar ketika negara tak kuasa menjamin kesehatan dan kualitas hidup layak bagi setiap warga negara.

Kebijakan ekonomi semakin menjadi persoalan, menurut pasangan ini, ketika utang luar negeri terus diambil dan penyediaan pangan tergantung kepada impor. Demikian pula saat negara gagal memperkecil ketimpangan ekonomi dan tak bisa memeratakan pendapatan nasional.

Intoleransi dan krisis kepribadian

Masalah pokok ketiga menurut pasangan Jokowi-JK adalah intoleransi. Persoalan ini, kata mereka, punya kaitan dengan masalah kepribadian bangsa.

Politik penyeragaman pada masa lalu dinilai telah mengikis karakter Indonesia dan meminggirkan kebudayaan lokal. "Jati diri bangsa terkoyak oleh merebaknya konflik sektarian dan berbagai bentuk intoleransi," tulis mereka dalam visi-misi tersebut.

Menurut pasangan ini, negara abai menghormati dan mengelola keragaman dan perbedaan yang menjadi karakter Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Sikap untuk tidak bersedia hidup bersama dalam sebuah komunitas yang beragam telah melahirkan ekspresi intoleransi dalam bentuk kebencian, permusuhan, diskriminasi dan tindakan kekerasan terhadap "yang berbeda".

Kegagalan pengelolaan keragaman, bagi pasangan ini tak bisa dipisahkan dengan masalah ketidakadilan dalam relokasi dan redistribusi sumber daya nasional yang memperuncing kesenjangan sosial.

---

Penulis	: Meidella Syahni
Editor	: Palupi Annisa Auliani

BERJUANG VIA PUISI

 BERJUANG  VIA  PUISI

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Rieke Dyah Pitaloka menantang Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon. Rieke pun membacakan sebuah puisi yang dia tulis pada tahun 2004 yang berjudul "Situs".

"Puisi ini saya dedikasikan untuk kawan-kawan aktivis yang hilang," ucap Rieke di kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Matraman, Jakarta, Kamis (8/5/2014).

Dia mengaku memang belum mempersiapkan puisi baru khusus untuk Fadli Zon. Meski demikian, anggota Komisi IX ini pun menantang orang dekat Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto itu untuk membalas puisinya.

Berikut ini puisi yang dibuat oleh Rieke:

SITUS

Andai aku mati Matiku tak mungkin sia-sia

Ribuan tahun nanti aku jadi fosil Kuburku jadi situs purbakala.

Sedang, Buku sejarahmu jadi beku dimakan waktu.

Ribuan tahun nanti, saat aku ditemukan Arwahmu pasti dengar teriak mereka: "Tulang belulang ini milik seorang manusia malang, sebutir peluru tiran lobangi tengkoraknya!"

Andai aku mati Matiku tak pernah sia-sia

Ribuan tahun nanti kuburku digali

Dustamu tak bisa lari Rasakan!

Saat buku sejarahmu usang Aku justru menang!

Andai aku mati Matiku pasti tak akan pernah sia-sia!

Kukusan, 5 September 2004

Sebelumnya, Fadli membuat dan memublikasikan beberapa puisinya yang menyerang lawan politiknya. Meski tidak secara gamblang menyebut siapa pihak yang diserang, publik menilai bahwa Fadli tengah menyerang bakal calon presiden PDI-P, Joko Widodo.

---

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

• Geliat Politik Pemilu 2014

Penulis	: Rahmat Fiansyah
Editor	: Sandro Gatra

Komnas HAM: Prabowo Merupakan Saksi Pelaku Pelanggaran HAM

 Komnas HAM: Prabowo Merupakan Saksi Pelaku Pelanggaran HAM

Jumat, 23 Mei 2014 | 10:00 WIB

http://nasional.kompas.com/read/2014/05/23/1000297/Komnas.HAM.Prabowo.Merupakan.Saksi.Pelaku.Pelanggaran.HAM

 

Tweet

JAKARTA, KOMPAS.COM — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, Prabowo Subianto, yang kini menjadi bakal calon presiden untuk pilpres pada 9 Juli mendatang, merupakan seorang saksi pelaku pelanggaran HAM yang pernah dipanggil Komnas HAM. Namun, Prabowo mangkir dan kasus terhadapnya masih dalam proses peradilan serta berkasnya sudah ada di kejaksaan.

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menegaskan hal itu dalam sebuah pernyataan yang diterima Kompas.com, Jumat (23/5/2014). Pernyataan Natalius itu untuk menanggapi laporan  kantor berita Reuters yang dimuat Kompas.com sebelumnya, yang membandingkan Prabowo dengan Perdana Menteri India yang baru saja terpilih, Narendra Modi, terkait sikap AS.

AS selama ini menolak permohonan visa Modi, sebagaimana juga permohonan Prabowo, karena keduanya diduga terlibat pembunuhan massal. Modi dituduh terkait dengan kerusuhan berbau agama di negara bagian asalnya di Gujarat pada 2002, tempat lebih dari 1.000 orang, sebagian besar umat Islam, tewas. Namun, ketika ia terpilih sebagai perdana menteri pekan lalu, AS langsung berubah sikap. Modi dijanjikan visa A-1 yang punya kekebalan diplomatik dan diundang ke Gedung Putih oleh Presiden Barack Obama.

Reuters berspekulasi bahwa bukan tidak mungkin Prabowo juga akan menerima hal serupa jika ia nanti terpilih sebagai presiden Indonesia.

Namun, menurut Natalius, Prabowo tidak dapat dibandingkan dengan Modi. "Dari perspektif hukum HAM nasional dan internasional, Prabowo adalah seorang yang saat ini masih sebagai saksi pelaku yang pernah dipanggil Komnas HAM, tetapi mangkir dan tidak taat hukum dan tidak menghargai lembaga negara dan saat ini dalam proses peradilan (on process) dan berkasnya ada di kejaksaan. Jadi, tidak bisa disamakan dengan Perdana Menteri India," kata Natalius.

Dengan status seperti itu, kata Natalius, Prabowo bisa ditangkap dan diadili di mana saja hanya berdasarkan laporan pelanggaran HAM berat dari Komnas HAM. "Karena Prabowo seorang yang diduga turut bertanggung jawab sebagai bagian dari pertanggungjawaban komando sesuai Pasal 42 UU Nomor 26 Tahun 2000 (tentang pengadilan hak asasi manusia), maka Prabowo bisa ditangkap dan diadili di negara mana pun di dunia, hanya berdasarkan pada laporan penyelidikan pelanggaran HAM berat Komnas HAM terkait  kasus penculikan atau penghilangan paksa. Oleh karena tindakan penculikan dikenakan perinsip hostis humanis generis (musuh umat manusia), maka yang bersangkutan tidak bisa terlindungi di negara mana pun (no save heaven) sehingga terduga bisa ditangkap dan diadili di negara mana pun di dunia," ujar Natalius.

Ia menambahkan, kasus penculikan masuk dalam ranah pertanggungjawaban pidana individual sebagai pemegang komando yang melakukan kejahatan kemanusiaan (crime against humanity). Maka dari itu, pertanggungjawaban individual telah menjadi doktrin hukum yang diterima PBB sejak 1954. "Karena itu, pertanggungjawaban individu dalam prinsip Nuremberg: pelaku kejahatan HAM harus dihukum. Jika hukum nasional tidak bisa beri ancaman pidana, maka dapat diadili di internasional dan negara mana pun di dunia. Kedudukan sebagai kepala negara tidak bisa membebaskan (yang bersangkutan) dari tanggung jawab hukum internasional."

---

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

• Pilpres 2014

Editor

: Egidius Patnistik

Para Penculik Aktivis Ternyata Punya Karier Militer Bagus

Para Penculik Aktivis Ternyata Punya Karier Militer Bagus

Sumber:

http://internasional.kompas.com/read/2014/05/27/1320054/Para.Penculik.Aktivis.Ternyata.Punya.Karier.Militer.Bagus

JAKARTA, KOMPAS.com -- Ke manakah para perwira militer yang dulu terlibat dalam penculikan aktivis tahun 1997-1998? Seperti apa karier mereka di militer dan politik saat ini?

Made Supriatma, seorang peneliti dan wartawan lepas, mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dalam artikelnya yang berjudul "Melacak Tim Mawar" yang dimuat di situs harian Indoprogres, Selasa (27/5/2014). Adapun harian Indoprogres dalam situsnya menyebut bahwa visi-misinya antara lain adalah anti-kapitalisme, anti-militerisme, serta pro kesetaraan gender dan seksual.

Berdasarkan penelitian Made lewat pelacakan berita media massa dan wawancara dengan sejumlah sumber yang dia sebut informan yang tidak mau jati diri mereka diidentifikasi, para penculik itu, yang dikenal sebagai anggota Tim Mawar dari Kopassus, ternyata tidak menanggung akibat berarti dari tindakan kriminal yang pernah mereka lakukan. Selain Prabowo Subianto yang akan maju sebagai calon presiden dalam pemilu presiden pada 9 Juli mendatang, ada 10 nama perwira Kopassus lain yang disebut Made dalam laporannya itu. Setelah proses pengadilan yang penuh teka-teki, beberapa dari mereka memang dihukum pidana penjara, tetapi tidak dipecat. Pemecatan hanya dialami komandan tim, yaitu Mayor Inf Bambang Kristiono.

Made menegaskan dalam kesimpulannya bahwa sepak terjang para perwira itu dalam kasus kasus penculikan tersebut memang menimbulkan lebih banyak pertanyaan ketimbang jawaban, tetapi satu hal yang tegas dan jelas, yaitu mereka ternyata tetap menikmati karier militer yang sangat bagus sekalipun telah melakukan perbuatan pidana yang sangat tercela.

Tulisan Made itu menyoroti empat hal, yaitu perjalanan karier para perwira tersebut, hubungan mereka dengan dunia intelijen Indonesia, kemungkinan peranan mereka di daerah konflik, terutama di Aceh, dan terakhir hubungan mereka dengan mantan komandan mereka, Prabowo Subianto.

Made menemukan, ternyata perjalanan karier para perwira yang terkait dengan kasus penculikan itu sangat lancar. Kecuali Bambang Kristiono yang dipecat, yang lain mendapatkan promosi jabatan di atas rata-rata rekan seangkatan mereka di Akademi Militer.

Bambang, kata Made, setelah dipecat, hidupnya bergantung pada Prabowo. Ia diberi pekerjaan di perusahaan milik Prabowo dan kemudian masuk Partai Gerindra, partai bentukan Prabowo.

Beberapa yang lain, menurut Made, ada yang berpangkat kolonel dan tinggal selangkah lagi menjadi perwira tinggi (brigadir jenderal). Beberapa dari mereka, setelah kasus penculikan itu terkuak, tetap berkarier di intelijen. Muchdi Purwopranjono pernah mengisi posisi di Badan Intelijen Negara (BIN) dan kemudian diduga berperan dalam kematian aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir bin Thalib. Chairawan Kadarsyah Nusyirwan, setelah dari Kopassus, bertugas di Badan Intelijen Strategis (BAIS). Empat orang lain, yaitu Yulius Selvanus, Nugroho Sulistyo Budi, Dadang Hendra Yuda, dan Fauka Noor Farid, terus bergelut dalam dunia intelijen di komando-komando teritorial TNI AD.

Laporan Made juga mengungkapkan bahwa sebagian perwira itu juga memiliki karier yang terkait dengan konflik Aceh. Chairawan menangani Aceh saat dia di BAIS. Ia menjadi Danrem di sana, kemudian menjabat sebagai Kaposwil BIN. Perwira lain yang juga berkarier di Aceh adalah Djaka Budi Utama, yang mulai sebagai Komandan Batalyon dan terakhir menjabat sebagai Asisten Intelijen Kodam Iskandar Muda. Fauka Noor Farid juga pernah bertugas di Aceh sebagai Komandan Pasukan Detasemen Pemukul (Denkul). Mengingat gejolak di Aceh sebelum perjanjian Helsinki, besar kemungkinan perwira-perwira yang lain juga bertugas di Aceh.

Made juga menemukan bahwa mereka yang tidak aktif lagi di dunia militer bergabung dengan Partai Gerindra dan menduduki jabatan penting dalam partai itu atau dalam bisnis yang dimiliki Prabowo. Muchdi mendirikan Gerindra bersama Prabowo. Walau ia kemudian keluar dari partai itu, Muchdi diragukan telah berseberangan dengan Prabowo, adik kelas yang kemudian menjadi patronnya. Chairawan juga langsung bergabung dengan Prabowo begitu pensiun dari tentara. Begitu juga dengan Bambang Triono dan Fauka Noor Farid yang bergabung dengan Gerindra. (Artikel lengkap silakan baca di Melacak Tim Mawar)

---

Editor

: Egidius Patnistik