Ssst, Ini Politisi Kuat Lho...

Ssst, Ini Politisi Kuat Lho...

Oleh: M Subhan SD
 http://nasional.kompas.com/read/2015/11/28/15100051/Ssst.Ini.Politisi.Kuat.Lho.?page=1


Lengkap sudah cerita muram politisi DPR. Lebih dari sepekan ini publik terperangah sekaligus geram menyaksikan rekaman pertemuan Ketua DPR Setya Novanto—bersama pengusaha minyak Riza Chalid—dan bos PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, yang kemudian menjadi topik panas ”papa minta saham”.
Nama Presiden dan Wakil Presiden diduga dicatut dan juga beberapa nama pejabat, termasuk Menkopolhukam Luhut B Pandjaitan. Dan, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), penjaga martabat anggota DPR itu, sempat gamang. Memilukan dan memalukan!
Lebih setahun menduduki kursi empuk di Senayan, DPR cuma bikin gaduh dan mempertontonkan perangai tidak terpuji: mulai dari ribut-ribut rebutan jabatan, berkelahi di ruang sidang, minta gedung baru berfasilitas lengkap, menjadi pialang/makelar proyek, bertemu kandidat calon presiden Amerika Serikat, hingga rekaman ”papa minta saham” PT Freeport.
Sebaliknya, kinerjanya jeblok. Politisi yang seharusnya hidup bertiang etika dan akhlak cuma ”manis di bibir”, tetapi terasa pahit di sekujur tubuh kehidupan nyata.
Pengaduan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD adalah bagian dari upaya mencegah praktik gelap perdagangan pengaruh (trading in influence) pemilik kekuasaan.
MKD seharusnya proaktif sebagai penjaga marwah DPR. Bukan malah mempersoalkan legal standing. Ini persoalan etika, bukan soal hukum.
Polemik awal hampir saja persoalan teknis mengalahkan substansi pengaduan Sudirman yang pejabat negara.
Terbongkarnya rekaman itu mengonfirmasi masih banyak kegiatan aneh-aneh yang dilakukan politisi DPR. Reformasi yang menentang korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) telah dikhianati dalam dua windu ini.
Jika kutipan dialog ”Freeport jalan, Bapak itu happy, kita ikut happy, kumpul-kumpul, kita golf, kita beli private jet yang bagus dan representatif” dianggap cuma becanda, sungguh keterlaluan.
Jadi, ini persoalan praktik percaloan yang dilakukan politisi, bukan sekadar pencatutan nama Presiden dan Wapres.
Praktik percaloan tampaknya ibarat gunung es, sedikit saja yang diketahui publik. Sisanya tersembunyi di kedalaman lautan.

Pencatutan nama hanya mereduksi praktik kolusi yang hingga kini masih merajalela. Dengan kekuasaan yang besar, mereka tetap saja memainkan agenda tersembunyi demi kepentingan sendiri.
Dan, rakyat sudah muak menyaksikan perilaku para pejabat yang tak terpuji dan tak punya malu. Kasihan politisi lain di DPR yang berusaha benar-benar bekerja untuk rakyat.
Menurut Machiavelli (The Prince, 1513), penguasa itu dua tipe: singa (lion) yang keras, berbahaya, tetapi mudah terperangkap; dan rubah (fox) yang licik dan rakus, tetapi sulit menghadapi serigala.
Jadilah rubah untuk jeli melihat jeratan dan jadilah singa untuk menakut-nakuti serigala. Singa dan rubah sama-sama buas. Singa dan rubah hidupnya berkelompok. Ciri-ciri kehidupan berkelompok adalah kerja sama (tepatnya persekongkolan), saling menjaga, saling melindungi.
Tak heran jika ada anggota kelompoknya terancam, kawan-kawannya pasang badan membela mati-matian. Tak peduli lagi masuk akal atau tidak. Mereka sangat defensif. Tipe makhluk seperti ini sangat egois.
Andaikata mereka politisi, mereka suka berwacana, tidak fokus pada persoalan. Mereka menggiring ke persoalan lain, menjauh dari persoalan yang tengah diperbincangkan.
Padahal, adagium hukum terkenal menyatakan ”bukti atau fakta itu lebih kuat, tak ada gunanya lagi kata-kata (cum adsunt testimonia rerum, quid opus est verbist).
Inilah babak belurnya politisi yang mengelola negeri ini. Partai politik gagal menjadi ”rumah penyadaran” yang menyemai benih-benih watak altruistik.
Transparency International (Money, Politics, Power: Corruption Risk in Europe, 2012) mengevaluasi tiga serangkai pemain terlemah dalam pemberantasan korupsi di Eropa, yaitu parpol, lembaga administrasi publik, dan kor- porasi.
Integritas politisi, khususnya di parlemen, sangat rendah. Lobi-lobi menjadi permainan rahasia antara pengusaha, politisi, dan pejabat.
Di sekitar markas Uni Eropa di Brussels, Belgia, diperkirakan ada 3.000 entitas pelobi yang targetnya memengaruhi proses legislasi. Maka, di sejumlah negara, lobi pun diatur dan harus terdaftar: nama, nomor pajak, alamat, nama kantor, dan lain-lain.
Negara-negara yang politisi dan partainya menjaga marwah mereka, sebagian besar menjadi negara maju yang rakyatnya sejahtera, seperti di wilayah Skandinavia.

Namun, di negara-negara korup, tidak efisien, dan salah kelola, seperti di Eropa selatan, menjadi beban negara lain karena hidup dari utang.
Di negeri ini, jangankan pelobi, pejabat resmi saja lebih memilih mengendap-endap seperti siluman. Merekalah yang buas seperti singa, licik seperti rubah, dan juga licin seperti belut.
Mumpung sedang panas kasus ”papa minta saham”, saatnya membongkar semua gerak-gerik rahasia politisi kita. Siapa saja geng yang bermain-main di saham Freeport atau saham lainnya.
Sekalian juga membersihkan politisi yang ngaco-ngaco. MKD pun jangan sampai masuk angin.
Tetapi, ssst ini para politisi kuat lho.... Ah, dalam sejarah, politisi sekuat apa pun, apabila busuk dan tak amanah, telah ditumbangkan oleh rakyat.

India Punya Walikota Wanita Transjender

Sekarang, India Punya Walikota Wanita Transjender

Rabu, 7 Januari 2015 | 07:00 WIB

 

Dibaca: 5235

Sumber: http://female.kompas.com/read/2015/01/07/070000620/Sekarang.India.Punya.Walikota.Wanita.Transjender

COSMOPOLITAN Madhu Bai Kinnar (35) adalah perempuan transjender berkasta Dailt, atau kasta terendah di India. Kini, hidup Bai Kinnar berbalik 180 derajat. Sebab, dirinya baru saja terpilih sebagai walikota Raigarh, kota dari negara bagian Chhattisgarh, di India. Bai Kinnar tercatat sebagai perempuan transjender pertama yang terpilih sebagai Walikota di India.

KOMPAS.com -- Madhu Bai Kinnar (35) adalah perempuan transjender berkasta Dailt, atau kasta terendah di India. Sehari-harinya, Bai Kinnar hidup dari pendapatannya lewat menyanyi dan menari di transportasi umum. Kini, hidup Bai Kinnar berbalik 180 derjat. Sebab, dirinya baru saja terpilih sebagai walikota Raigarh, kota dari negara bagian Chhattisgarh, di India. Dengan demikian, Bai Kinnar tercatat sebagai perempuan transjender pertama yang terpilih sebagai Walikota di India.

Dalam pemungutan suara pemilihan walikota, Bai Kinnar resmi menang telak dari lawannya dengan perolehan lebih 4.000 suara. Hebatnya lagi, Bai Kinnar merupakan kandidat  independen yang tidak disokong oleh partai, sedangkan pihak lawan adalah anggota partai sekaligus Perdana Menteri yang tengah menjabat.
"Orang-orang telah menunjukan kepercayaanya pada diriku," ujar Bai Kinnar saat diwawancara setelah kemenangannya. "Aku beranggapan bahwa kemenangan ini sebagai cinta dan kasih dari orang-orang untukku. Aku akan berusaha yang terbaik untuk mewujudkan mimpi mereka,"

Pengalaman Bai Kinnar ini bisa dibilang sangat langka, karena siapapun yang berasal dari kasta terendah sangat jarang muncul berjaya menjadi seseorang dengan posisi tinggi di ranah pemerintahan. Namun, hal itu tidak membuat Bai Kinnar gentar. Sebaliknya, dia semakin bersemangat untuk mencalonkan diri setelah dipercaya oleh komunitas transjender untuk ikut pemilihan umum.
"Dukungan publik yang mendukungku untuk ikut serta dalam jajak pendapat awal, dan hanya karena dukungan mereka, aku dapat keluar sebagai pemenang," ujar Bai Kinnar.

Masyarakat Raigarh bergembira atas kemenangan Bai Kinnar dan mereka meluapkan suka cita tersebut lewat sejumlah “kicauan” di Twitter.  Kemenangan Bai ini secara transparan membuktikan bahwa demokrasi di India telah berjalan adil dan baik.


sumberfoto: 

Sumber :

Cosmopolitan UK

Penulis :

Silvita Agmasari

Editor :

Syafrina Syaaf

TOLERANSI DI INDONESIA

News / Nasional

Ketum PBNU: Selamat Hari Natal bagi Umat Kristiani

Rabu, 24 Desember 2014 | 11:02 WIB 

 http://nasional.kompas.com/read/2014/12/24/11021081/Ketum.PBNU.Selamat.Hari.Natal.bagi.Umat.Kristiani?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

Kompas.com/SABRINA ASRIL Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj.

Terkait

• Djarot Yakin Semua Unsur Siap untuk Menjaga Natal Aman dan Nyaman
• Amankan Natal, Polisi Juga Siaga Banjir di Akhir Tahun
• Ketum PBNU: Selamat Hari Natal bagi Umat Kristiani
• Libur Natal dan Tahun Baru, Ini Jadwal Operasional Bank Danamon

7

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengatakan, tak ada larangan bagi masyarakat yang ingin memberikan ucapan selamat hari Natal bagi umat Kristiani. Said pun turut mengucapkan selamat hari Natal kepada umat Kristiani. Hal itu disampaikan Said, di Gedung PBNU, Jakarta, Rabu (24/12/2014).

"Saya, Said Aqil Siradj, mengucapkan selamat hari Natal kepada saudara kita umat Kristiani. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah Tuhan. Bangsa Indonesia semakin jaya dan sejahtera," kata Said Aqil.

Ia mengatakan, tak ada yang salah ketika umat Muslim mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani yang merayakannya. Said juga berharap perayaan Natal tahun ini memberikan berkah bagi bangsa Indonesia agar terus tenteram, tanpa konflik, dan masyarakat semakin sejahtera.

Masyarakat, kata Said, juga diharapkan bisa saling mendukung dan menjaga situasi kondusif pada perayaan Natal, Kamis (25/12/2014) besok. Menurut dia, keterbukaan masyarakat dalam mengelola perbedaan dapat mencerminkan Indonesia sebagai bangsa yang beradab.

"Kita harap agar masyarakat menghormati hari Natal. Kita tunjukkan Indonesia bangsa modern, beradab, tidak seperti di Timur Tengah yang jauh dari beradab," kata Said Aqil.

---

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

• Natal dan Tahun Baru

Penulis	: Indra Akuntono
Editor	: Inggried Dwi Wedhaswary

Jokowi dan Arti "Revolusi Mental"

News / Nasional

Jokowi: Revolusi Mental Lahir dari Persoalan Bangsa

Sabtu, 10 Mei 2014 | 19:10 WIB

KOMPAS.com/Indra Akuntono Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo saat hadir dalam acara deklarasi Gerakan Masyarakat Jokowi for President, di Museum Joang, Jakarta, Kamis (8/5/2014) malam.

Terkait

• Prosesi Pelantikan Jokowi Disamakan dengan Revolusi Tahun 1945
• Usai Ketemu Jokowi, Prabowo Tulis Pesan Panjang di Facebook
• Makna Pertemuan Prabowo dan Jokowi Menurut Kapolri
• Jokowi dan Arti "Revolusi Mental"

64

MAKASSAR, KOMPAS.com - Konsep revolusi mental yang diungkapkan calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo, lahir dari persoalan bangsa Indonesia. Menurut Jokowi, sapaannya, karakter bangsa harus dibangun secara positif sebagai modal pembangunan Indonesia.
"Ini bukan tiba-tiba, ini memang lahir dari permasalahan terbesar bangsa kita, yakni masalah karakter bangsa," ujarnya kepada Kompas.com di Bandara Sultan Hasanudin, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (10/5/2014) sore.
Jokowi mengatakan, jika karakter bangsa telah tertanam kuat, maka negara dapat maju dengan pesat. Dia mencontohkan sejumlah negara yang melakukan penguatan karakter, misalnya Jepang dan Jerman. "Mereka memiliki mental yang positif. Oleh sebab itu, berulang-ulang saya menyebut itu," ujarnya.
Untuk mewujudkan hal itu, Jokowi menekankan pentingnya pendidikan untuk pembangunan karakter bangsa. Penanaman budi pekerti, kedisiplinan, dan sikap positif harus ditanamkan melalui kurikulum pendidikan.
"Sekian tahun itu dilupakan sehingga yang muncul apa, ya yang sekarang kita lihat. Revolusi mental tidak bisa ditawar," ujarnya.
Jokowi menyebutkan, opini tentang revolusi mental yang diterbitkan di harian Kompas hari ini merupakan buah pikirannya sendiri. Jokowi mengaku menuliskan sendiri poin-poin dan penjelasannya, kemudian dirembukkan dengan timnya, dan terakhir dituangkan ke dalam artikel tersebut.
Artikel sebanyak 28 paragraf itu dibagi dengan tiga subjudul, berisi ulasan soal revolusi mental. Intinya, Jokowi merefleksikan gejala yang ada di Indonesia, di satu sisi citra di mata dunia membaik, tetapi kesenjangan sosial tampak nyata di Indonesia. Revolusi mental harus menjadi gerakan nasional untuk membangun Indonesia.

---

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

• Geliat Politik Pemilu 2014

Penulis	: Fabian Januarius Kuwado
Editor	: Laksono Hari Wiwoho

News / Nasional

 http://nasional.kompas.com/read/2014/10/17/22373441/Jokowi.dan.Arti.Revolusi.Mental.?utm_campaign=related_left&utm_medium=bp&utm_source=news

 

Jokowi dan Arti "Revolusi Mental"

Jumat, 17 Oktober 2014 | 22:37 WIB

KOMPAS.com/INDRA KUNTONO Joko Widodo

Terkait

• Prosesi Pelantikan Jokowi Disamakan dengan Revolusi Tahun 1945
• Usai Ketemu Jokowi, Prabowo Tulis Pesan Panjang di Facebook
• Makna Pertemuan Prabowo dan Jokowi Menurut Kapolri
• Jokowi dan Arti "Revolusi Mental"

2

JAKARTA, KOMPAS.com — "Revolusi Mental" merupakan jargon yang diusung presiden terpilih Joko Widodo sejak masa kampanye Pemilu Presiden 2014. Namun, tak banyak penjelasan konkret muncul atas frasa itu.

Pertanyaan tentang revolusi mental pun mencuat dalam diskusi dengan tajuk jargon tersebut di Balai Kartini, Jumat (17/10/2014). Salah satu jawaban datang dari politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Panda Nababan.

Jawaban itu diawali dengan pengenalan organisasi Serikat Rakyat Miskin Kota (SRMK). Panda mempersilakan anggota organisasi itu berdiri. Lalu, dia berkata, "Mereka ini datang dari jauh. Dulu, Pak Jokowi ini seperti mereka."

Berikutnya, Panda mengatakan, "Tapi Pak Jokowi tidak mau menyerah. Dia bekerja, berusaha, hingga sampai seperti saat ini." Menurut Panda, perjalanan Jokowi dari yang semula seperti profil para anggota SMRK tersebut hingga menjadi presiden terpilih merupakan cuplikan dari konsep revolusi mental itu sendiri.

Jawaban Jokowi

Diskusi pada Jumat petang tersebut dipandu oleh presenter Najwa Shihab. Jokowi juga hadir di sana. Jawaban atas pertanyaan tentang revolusi mental pun datang dari Jokowi.

Jokowi memulai jawabannya dengan menyebutkan tentang sebuah keharusan. Menurut dia, revolusi mental berarti warga Indonesia harus mengenal karakter orisinal bangsa.

Indonesia, sebut Jokowi, merupakan bangsa yang berkarakter santun, berbudi pekerti, ramah, dan bergotong royong. Dia mengatakan, karakter tersebut merupakan modal yang seharusnya dapat membuat rakyat sejahtera.

"Tapi saya juga ndak tahu kenapa, sedikit demi sedikit (karakter) itu berubah dan kita ndak sadar. Yang lebih parah lagi ndak ada yang nge-rem. Yang seperti itulah yang merusak mental," ujar Jokowi.

Perubahan karakter bangsa tersebut, kata Jokowi, merupakan akar dari munculnya korupsi, kolusi, nepotisme, etos kerja tidak baik, bobroknya birokrasi, hingga ketidaksiplinan. Kondisi itu dibiarkan selama bertahun-tahun dan pada akhirnya hadir di setiap sendi bangsa.

"Oleh sebab itu, saya menawarkan ada sebuah revolusi mental," ujar Jokowi.

Pendidikan dan penegakan hukum

Terminologi "revolusi", kata Jokowi, tidak selalu berarti perang melawan penjajah. Menurut dia, kata revolusi merupakan refleksi tajam bahwa karakter bangsa harus dikembalikan pada aslinya.

"Kalau ada kerusakan di nilai kedisiplinan, ya mesti ada serangan nilai-nilai ke arah itu. Bisa mengubah pola pikir, mindset. Titik itulah yang kita serang," ujar Jokowi.

Satu-satunya jalan untuk revolusi sebagaimana yang dia maksudkan itu, kata Jokowi, adalah lewat pendidikan yang berkualitas dan merata, serta penegakan hukum yang tanpa pandang bulu.

"Kita harus mengembalikan karakter warga negara ke apa yang menjadi keaslian kita, orisinalitas kita, identitas kita," tegas Jokowi. Dia berkeyakinan, dengan komitmen pemerintah yang kuat disertai kesadaran seluruh warga negara, Indonesia dapat berubah ke arah yang lebih baik.

---

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

• H-3 Pelantikan Jokowi-JK

Penulis	: Fabian Januarius Kuwado
Editor	: Palupi Annisa Auliani

Usai Ketemu Jokowi, Prabowo Tulis Pesan di FB

News / Nasional

http://nasional.kompas.com/read/2014/10/17/23505431/Usai.Ketemu.Jokowi.Prabowo.Tulis.Pesan.Panjang.di.Facebook

Usai Ketemu Jokowi, Prabowo Tulis Pesan Panjang di Facebook

Jumat, 17 Oktober 2014 | 23:50 WIB

TRIBUNNEWS / DANY PERMANA Presiden Republik Indonesia terpilih Joko Widodo mengunjungi Ketua Umum Partai Gerindra yang juga mantan pesaingnya dalam Pilpres lalu, Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2014). Dalam pertemuan tersebut Jokowi bersilaturahmi dan mengundang Prabowo untuk menghadiri pelantikan Presiden Seni 20 Oktober mendatang.

Terkait

• Prosesi Pelantikan Jokowi Disamakan dengan Revolusi Tahun 1945
• Usai Ketemu Jokowi, Prabowo Tulis Pesan Panjang di Facebook
• Makna Pertemuan Prabowo dan Jokowi Menurut Kapolri
• Jokowi dan Arti "Revolusi Mental"

15

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua kandidat dalam Pemilu Presiden 2014, Prabowo Subianto dan Joko Widodo, bertemu sudah pada Jumat (17/10/2014) pagi. Beragam makna bermunculan dari pertemuan dan pemunculan bersama mereka.

Selepas pertemuan itu, Prabowo pun menulis pesan panjang untuk para pendukungnya, lewat jejaring dunia maya Facebook. Di dalamnya, Prabowo menegaskan pentingnya persatuan nasional, apa pun yang masih tertinggal dari Pemilu Presiden 2014.

Dalam tulisan panjang tersebut, tersemat pula poin pembicaraan Prabowo dengan Jokowi. Berikut ini pesan lengkap Prabowo tersebut dengan perbaikan minor redaksional:

Sahabatku sekalian,

Saya tahu banyak di antara kalian yang merasa masih tidak menerima, masih terluka, karena kita telah dikhianati oleh sistem yang tidak baik. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa kita harus menimbulkan perpecahan di bangsa kita.

Seperti sahabat ketahui, dalam berpolitik saya selalu mengutamakan keutuhan bangsa dan kejayaan Republik Indonesia. Saya paham bahwa ada negara-negara tertentu yang selalu ingin Indonesia pecah. Ada yang ingin rakyat Indonesia tetap tergantung sama mereka. Karena itulah saya ingin menjaga persatuan nasional.

Setelah saya renungkan mendalam, saya melihat di pihak PDI-P dan koalisi mereka masih banyak patriot-patriot, anak-anak Indonesia yang juga cinta bangsa dan negara dan rakyat. Karena itulah saya memilih untuk terus berjuang untuk nilai-nilai yang kita pegang teguh yaitu Pancasila, UUD 1945 yang utuh dan asli, NKRI dari Sabang sampai Merauke yang kuat, yang adil, yang sejahtera, yang berdiri di atas kaki kita sendiri dan yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Saya akan terus perjuangkan nilai-nilai itu, tetapi dalam kerangka senantiasa menjaga jangan sampai terjadi perpecahan di antara sesama bangsa Indonesia. Kita harus ingat bahwa pihak yang berseberangan dengan kita dalam sebuah pertarungan politik tidak serta merta dan tidak otomatis harus menjadi musuh kita.

Dari sejak awal saya katakan bahwa pesaing kita adalah saudara kita juga. Memang ada pihak-pihak yang penuh kebencian, prasangka buruk, keserakahan, kedengkian dan jiwa yang curang. Tapi ingat dari awal saya menganjurkan kepada lingkungan saya, pendukung saya, sahabat-sahabat saya, apa yang saya tuntut dari diri saya sendiri yaitu berjiwalah sebagai seorang kesatria, sebagai seorang pendekar. Kalau ada pihak yang menebarkan kebencian, fitnah, kepada kita bukan berarti kita harus balas dengan sikap yang sama. Janganlah fitnah kita balas fitnah, janganlah kebencian kita balas kebencian. Janganlah kita bertindak sebagai individu yang berjiwa Kurawa.

Itulah sikap saya, dan karena itulah saya memilih jalan yang saya tempuh sekarang. Bukan berarti kita merendahkan nilai-nilai kita atau perjuangan kita. Semakin kita merasa benar, semakin pula kita harus rela menghormati orang lain, pihak lain. Kalau orang lain menghormati kita, kita menghormati orang tersebut. Bahkan kalaupun mereka tidak hormat pada kita, tidak ada salahnya kita menghormati terus.

Saya mohon semua pendukung-pendukung saya untuk memahami hal ini. Saya mengerti sebagian dari saudara-saudara belum bisa menerima sikap saya. Tetapi percayalah, seorang pendekar, seorang kesatria harus tegar, harus selalu memilih jalan yang baik, jalan yang benar. Menghindari kekerasan sedapat mungkin. Menjauhi permusuhan dan kebencian.

Sahabat, kita bukan pihak penakut. Sejak dari masa muda, saya pernah hidup sebagai seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia. Berkali-kali saya terlibat dalam operasi-operasi militer, dalam kontak-kontak tembak dengan musuh negara. Saya paham apa artinya kekerasan. Karena itulah saya sadar bahwa seorang pemimpin sejati, pemimpin yang bertanggung jawab selalu harus memilih jalan yang sejuk. Apalagi kalau ini adalah untuk menjaga kepentingan, keutuhan bangsa yang kita cintai.

Sahabat, kita harus tetap militan, kita harus tetap patriotik. Kita harus menyiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Kalau kita hormat bukan berarti kita menyerah. Kalau kita sopan bukan berarti kita meninggalkan perjuangan kita. Tapi kita harus selalu berusaha mencari jalan yang damai, jalan yang baik. Kita harus selalu mengutamakan persaudaraan dan persahabatan.

Kalau semua usaha kita, pada saatnya nanti tetap tidak membuahkan sebuah hasil yang sesuai dengan kepercayaan dan cita-cita kita, dan keyakinan kita akan kepentingan bangsa dan rakyat, kalau bangsa Indonesia terancam, kalau kekayaan bangsa terus dirampok oleh bangsa lain, kalau kita sudah sekuat tenaga menciptakan kesadaran nasional, sebagai patriot dan pendekar bangsa kita harus tidak ragu-ragu mengambil tindakan yang dituntut oleh keadaan.

Saya sekali lagi menganjurkan kepada sahabat saya dan pendukung saya, marilah kita terus tegar. Marilah kita memperkuat diri, marilah kita menambah barisan kita. Yakinkan lingkungan kita semuanya, bangkitkan kesadaran nasional kita. Dulu saat Bung Karno bersama para pendiri bangsa memperjuangkan kemerdekaan, mereka pun berpuluh tahun harus membangun kesadaran nasional. Sekarang pun kita harus membangun kesadaran nasional, bahwa kita saat ini sedang diancam oleh bangsa-bangsa asing yang selalu ingin Indonesia pecah, Indonesia lemah dan selalu tergantung.

Dalam pertemuan saya dengan saudara Joko Widodo tadi saya sampaikan, bahwa saya merasakan di dalam hati sanubari Joko Widodo yang paling dalam beliau adalah seorang patriot. Beliau ingin yang terbaik untuk Indonesia. Oleh karena itu saya memilih untuk membangun silaturahmi dengan beliau, sesuai dengan ajaran-ajaran budaya nenek moyang kita.

Apalagi agama Islam yang saya anut, mengajarkan saya bahwa menjalin dan memelihara silaturahmi, persahabatan dan persaudaraan jauh lebih mulia dan bermanfaat daripada meneruskan prasangka buruk, rasa curiga, apalagi terjerat dalam kebencian dan permusuhan. Ibarat api tidak bisa dipadamkan dengan api, maka kebencian dan fitnah mari kita balas dengan berbudi luhur, berjiwa ksatria. Semakin difitnah, semakin difitnah, semakin dihina, kita akan semakin tegar.

Saya minta sahabat sekalian janganlah ragu kepada pilihan-pilihan saya. Janganlah mendorong saya untuk mengambil sikap yang tidak sesuai dengan jiwa saya sebagai kesatria. Janganlah mengira saya akan surut dalam perjuangan saya.

Saya juga telah sampaikan kepada saudara Joko Widodo bahwa perjuangan saya adalah membela UUD 1945 yang lahir 18 Agustus 1945, membela keutuhan NKRI, membangun suatu bangsa ber-Bhinneka Tunggal Ika yang aman, damai, kuat, adil, makmur dan sejahtera. Beliau pun menyatakan bahwa itu juga pegangan beliau. Saya juga katakan, kalau nanti dalam perjalanan Pemerintahan beliau ada kebijakan-kebijakan yang kurang menguntungkan rakyat, apalagi melanggar Pancasila dan UUD 1945 maka kami tidak akan ragu-ragu menyampaikan kritik kepada Pemerintah. Beliau menyambut ini dengan baik, dan beliau juga menyampaikan sewaktu-waktu akan mengundang saya untuk meminta pendapat dan masukan dari saya.

Terima kasih, saudara-saudara. Sahabatku dimanapun berada.

Wassalamualaikum.

Salam Indonesia Raya,

Prabowo Subianto, 17-10-2014

Pertemuan antara Prabowo dan Jokowi berlangsung di salah satu rumah milik Prabowo, di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Sempat diragukan banyak kalangan bisa terwujud, pertemuan ini hanya "dirancang" tak lebih dari 12 jam. (Baca: Pesan Tak Sampai di Balik Pertemuan Prabowo dan Jokowi...)

---

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

• H-3 Pelantikan Jokowi-JK

Editor

: Palupi Annisa Auliani

Solusi untuk Jokowi-JK

News / Nasional

 http://nasional.kompas.com/read/2014/10/07/14000091/Solusi.untuk.Jokowi-JK?utm_source=regional&utm_medium=cpc&utm_campaign=artbox

Solusi untuk Jokowi-JK

Selasa, 7 Oktober 2014 | 14:00 WIB

KOMPAS.com/ SABRINA ASRIL Presiden terpilih, Joko Widodo bersama wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla dan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarno Putri.

Terkait

• Kepada Jokowi, Petani Kopi Aceh Keluhkan Tingginya Pajak Ekspor
• Jika Diundang ke Pelantikan Jokowi-JK, PAN Akan Pastikan Prabowo-Hatta Hadir
• Kapolri: Delapan Polda Akan Amankan Pelantikan Jokowi dan Jusuf Kalla
• UKP4: Belum Pernah Ada Kajian Terintegrasi untuk "Giant Sea Wall"!

3

Pengantar Redaksi
Menandai peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 2014, Desk Opini "Kompas" bekerja sama dengan Lingkar Muda Indonesia (LMI) pada Kamis, 28 Agustus 2014, menyelenggarakan Diskusi Panel Seri Kedua 2014 di Bentara Budaya Jakarta. Dengan tema ”Memerdekakan Indonesia dari Pinggiran”, diskusi mengetengahkan pembicara Karlina Supelli (STF Driyarkara), Riza Damanik (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia), Yando Zakaria (mantan tenaga ahli Panitia Khusus dan Panitia Kerja RUU Desa DPR), dan Abdee Negara (Slank). Hasil diskusi dirangkum oleh Tamrin Amal Tomagola dan Sri Palupi dari LMI serta wartawan "Kompas", Salomo Simanungkalit, yang diturunkan pada halaman 6 dan 7 "Kompas" hari ini.
KOMPAS.com - Visi-misi pasangan presidensial terpilih Jokowi-JK dalam Butir 3 dari Sembilan Agenda Pokok, Sembako, dan Nawacita menegaskan tekad mereka "membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan".
Tekad ini mungkin akan sungguh-sungguh diwujudkan melalui rencana Jokowi membangun kantor kepresidenan di Papua, tempat setiap enam bulan dia akan berkantor. Terbaca isyarat, Jokowi akan mengoreksi ketimpangan parah yang berlangsung lama antara Indonesia timur dan Indonesia bagian barat. Ketimpangan erat berhubungan dengan belum maksimal pemanfaatan kekayaan laut kita untuk kemakmuran rakyat.
Riza Damanik mengusulkan empat solusi yang diprioritaskan Jokowi-JK lima tahun ke depan. Pertama, menggeser 1.000 armada kapal besar (lebih dari 30 GT) ke perairan ZEEI: selain memaksimalkan peningkatan ekonomi nelayan kecil sekaligus mempersempit ruang gerak kapal asing pencuri ikan, juga mendukung restorasi ekosistem pesisir. Kedua, memudahkan akses informasi dan teknologi ke perkampungan nelayan demi memudahkan nelayan kecil memperoleh informasi cuaca, lokasi penangkapan ikan, posisi nelayan di laut, serta harga 18 ikan konsumsi. Jadi, nelayan kecil dapat dibebaskan dari eksploitasi rantai dagang perikanan.
Ketiga, memperkuat kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan: dalam postur yang baru diharapkan mampu mengembalikan dan melindungi hak masyarakat rentan; mengoptimalkan kekayaan sumber daya laut untuk kesejahteraan rakyat; dan memperkuat adab kelautan kita.
Keempat, pemerintahan Jokowi-JK juga seyogianya memfasilitasi dan menumbuhkembangkan organisasi nelayan yang mandiri dan kuat. Lewat partisipasi organisasi nelayan, peran pemerintah di kampung nelayan akan lebih dekat dan tepat dengan kebutuhan nelayan.
Dalam upaya pemerdekaan desa, komunitas adat dan para petani di perdesaan Indonesia pinggiran, Yando Zakaria menekankan pentingnya keseriusan pemerintahan Jokowi-JK segera menuntaskan penyelesaian sejumlah peraturan pemerintah yang diperlukan untuk mendaratkan UU Desa Tahun 2013. Perlu diupayakan agar UU yang sudah cukup progresif berpihak kepada rakyat pinggiran tak sampai dipasung dan dibajak, baik hak kewenangan otonominya maupun pendanaannya oleh berbagai lembaga birokrasi supra-desa.
Karlina Supelli menyarankan pembangunan dari pinggiran dalam tiga hal: ekonomi, pendidikan, dan hak-hak asasi manusia. Konsepsi ekonomi tak lagi bisa dipahami sebagai urusan bekerjanya mekanisme pasar. Pembangunan dari pinggiran menuntut konsepsi ekonomi dan kinerja ekonomi lebih substantif-material, yaitu penataan penyediaan mata pencarian rakyat ketika sistem pasar hanyalah salah satu instrumen. Misalnya, bagaimana potensi masyarakat setempat (kerajinan rakyat, kemampuan petani menangkar benih, pendirian perkebunan rakyat, kios-kios rakyat) dihidupkan dan tak boleh dicaplok perusahaan besar. Ini tidak saja menuntut pembangunan besar-besaran infrastruktur di daerah, tetapi juga mensyaratkan fakultas ekonomi di perguruan tinggi memulai kajian kritis tentang ekonomi sebagai mata pencarian rakyat, bukan semata-mata ekonomi yang bertopang kepada kinerja pasar serta terintegrasi ke dalam sistem pasar bebas.
Membangun dari pinggiran dalam bidang pendidikan adalah bagaimana membuat pendidikan tersedia, terjangkau (tanpa diskriminasi), dan berterima (mutu). Tanggung jawab menyediakan pendidikan yang memenuhi hak asasi dan hak atas rasa aman haruslah pokok sentral dalam pemahaman human security.
Khusus tentang mutu, pendidikan seyogianya tak lagi mendikotomikan intelektualitas dengan moralitas sehingga peningkatan pengajaran budi pekerti dan pembangunan karakter tidak perlu mengorbankan pengajaran ilmu. Namun, bagaimana pendidikan dipahami sebagai pembentukan orang per orang secara utuh di dalam komunitas konkret melalui kurikulum yang memadukan aspek intelektual, emosional, spiritual, dan fisik.
Pelanggaran HAM
Terkait hak asasi manusia, membangun dari pinggiran adalah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dengan memberi keadilan bagi korban dan keluarga korban. Membangun dari pinggiran selayaknya membuat tiada lagi keluarga korban yang melakukan aksi Kamis Diam di depan Istana. Bukan karena mereka letih atau bosan, melainkan karena pemerintah baru berkemauan politik dan menyiapkan seluruh sistem pendukung yang dibutuhkan untuk menghapus impunitas dari bumi Indonesia tanpa ragu. Pemerintah baru tak lagi memakai alasan keamanan negara dan stabilitas politik sebagai kedok.
Akhirnya Abdee Negara Slank mengharapkan agar pemerintahan Jokowi-JK memfasilitasi dan memberi kesempatan kepada generasi muda umumnya, khususnya mereka di Indonesia pinggiran, berkiprah dalam industri kreatif. Langkah konkret yang diusulkan: membangun sentra khusus industri kreatif di sejumlah kota menengah tempat hampir dua per tiga generasi muda dari daerah perdesaan sekitarnya berkiprah membangun masa depan mereka.

---

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

• Menuju Pemerintahan Baru

Editor	: Laksono Hari Wiwoho
Sumber	: KOMPAS CETAK

Buku Detik-detik yang Menentukan

Sosok Letjen Prabowo di Mata Habibie

Sumber:
http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/06/13/134711/2607344/1562/1/sosok-letjen-prabowo-di-mata-habibie
Jakarta - BJ Habibie mencopot Letjen Prabowo Subianto dari posisi Pangkostrad pada Mei 1998 karena menggerakkan pasukan Kostrad tanpa koordinasi dengan Pangab. Sebenarnya seperti apa sosok Prabowo di mata Habibie?

Saat memutuskan akan mencopot Prabowo dan Pangkostrad, di benak Presiden Habibie muncul banyak pertanyaan. Habibie heran mengapa Prabowo tanpa sepengetahuan Pangab telah membuat kebijakan menggerakkan pasukan Kostrad. Padahal sebagai seorang militer profesional, Pangkostrad harus memahami saptamarga dan sumpah prajurit.

Habibie bertanya-tanya kenapa Prabowo mengambil langkah itu. Habibie tak tahu alasan dan tujuan Prabowo melakukan itu. Ia mencoba menerka apa alasan dan tujuan Prabowo melakukan hal itu, sebelum menemui Prabowo yang meminta waktu menghadap di last minute sebelum pergantian Pangkostrad itu.

Dalam buku 'Detik-detik Yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi' karya BJ Habibie, seperti dikutip detikcom, Jumat (13/6/2014), Habibie memaparkan penilainnya terhadap sosok Prabowo, sampai pada kesimpulan penyebab Prabowo melakukan tindakan tanpa koordinasi tersebut.

"Prabowo lahir dan dibesarkan di lingkungan yang sangat intelektual dan rasional. Disiplin intelektual memungkinkan untuk menganalisis, mempertanyakan, memperdebatkan tiap jejak seorang diri atau dengan lingkungannya, termasuk dengan atasannya. Berbeda halnya dengan disiplin militer. Setiap langkah harus dilaksanakan sesuai perintah atasan walaupun bertentangan dengan pendapat pribadi pelaksana perintah tersebut," kata Habibie dalam bukunya.

Di mata Habibie, pembawaan Prabowo Subianto masih bernapaskan disiplin intelektual yang dalam melaksanakan tugasnya tidak selalu menguntungkan. Sebagai seorang militer profesional, ia harus tunduk pada disiplin militer.

"Karena Prabowo adalah menantu Presiden Soeharto di mana budaya feodal masih subur, maka dalam gerakan dan tindakannya sering terjadi konflik antara disiplin militer dan disiplin sipil. Apa pun yang dilakukan akan ditolerir dan tidak pernah mendapatkan teguran dari atasannya," kata Habibie mengungkap eksklusivitas yang melekat pada sosok Prabowo.








Jakarta - Kebiasaan pemberian eksklusivitas kepada Prabowo, menurut Habibie, mungkin salah satu penyebab gerakan pasukan Kostrad tanpa tanpa konsultasi, koordinasi, dan sepengetahuan Pangab terjadi. Menurut Habibie, kebiasaan tersebut mungkin terjadi bukan karena kehendak Presiden Soeharto. Tetapi lingkungan feodal lah yang memperlakukannya demikian.

"Walaupun saya sangat akrab dan dekat dengan Prabowo, ia menganggap saya sebagai salah satu idolanya, kebiasaan tersebut tidak boleh saya tolerir dan biarkan ini satu pelajaran bagi semu bahwa dalam melaksanakan tugas, pemberian eksklusivitas kepada siapa saja, termasuk kepada keluarga dan teman, tidak dapat dibenarkan," katanya.

Namun bagi Habibie, Prabowo Subianto adalah putra tertua dari keluarga yang sangat terhormat, sangat intelektual, dan sangat kritis. Bahkan ayah kandungnya adalah salah satu idola saya sejak masih SMA. Dedikasi Prabowo begitu pula orang tua dan saudara-saudaranya terhadap bangsa dan negara, tidak perlu diragukan.

"Saya percaya bahwa iktikad dan niat Prabowo untuk melindungi saya adalah tulus, jujur, dan tepat," terang Habibie.

Masalahnya iktikad dan niat yang baik dan tepat itu dilaksakannya tanpa sepengetahuan dan koordinasi Pangab. Kesimpulan itu diambil Habibie ketika mendapat laporan dari Pangab mengenai gerakan pasukan Kostrad.

"Dari laporan tersebut secara implisit dinyatakan bahwa tindakan Pangkostrad tidak sepengetahuan dan dikoordinasikan dengan Pangab. Ini tidak dapat saya tolerir karena memengaruhi para komandan lainnya untuk bertindak sendiri-sendiri dengan alasan apa pun tanpa koordinasi. Sikap demikian dapat mengakibatkan kekacauan bahkan perang saudara yang memungkinkan proses Balkanisasi Republik Indonesia," tegasnya.